MPBI

Berita Singkat

Kang ET Menerima The United Nations Sasakawa Award for Disaster Reduction

MPBI News, Jakarta
Presidium Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno -- biasa dipanggil Kang ET -- memperoleh The United Nations Sasakawa Award for Disaster Reduction 2009. Pada tanggal 16 Juni 2009 jam 07.00 waktu Jenewa, Swiss telah dilakukan penyerahan Sasakawa Award for Disaster Reduction 2009 oleh UNISDR kepada Kang ET. Dengan demikian Kang ET berhak menerima hadiah uang sebesar US$ 50 ribu atau sekitar Rp 500 juta. Kang ET merupakan penerima Sasakawa Award for Disaster Reduction pertama yang berasal dari Asia Tenggara.

Buku "Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respons Bencana Proyek Sphere" sedang direvisi. Prosesnya sudah dimulai sejak akhir tahun 2008 dan diharapkan pada akhir tahun 2010 akan terbit edisi berikutnya. Sekedar informasi, buku ini tersebar cukup banyak di Indonesia, untuk ukuran dunia, kedua terbanyak sirkulasinya setelah edisi bahasa Inggris.

MPBI News, Jakarta
Kerja-kerja pengurangan risiko bencana (PRB) saat ini bukanlah sesuatu hal yang asing lagi di Indonesia. Sekarang sudah banyak lembaga yang bekerja di bidang PRB. Bahkan lembaga-lembaga yang dulunya hanya bergerak di bidang respon atau tanggap darurat saja kini menambahkan satu agenda lagi, yaitu PRB.

Memandang pentingnya pelaksanaan PRB maka Platform Nasional (Planas) PRB Indonesia mengadakan acara “Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Kemajuan PRB: Pelaksanaan PRB 2007-2009” pada tanggal 8 Mei 2009 di Hotel Millenium, Jakarta. Peserta FGD ini mencapai 45 orang yang berasal dari unsur pemerintah, LSM nasional, LSM internasional, badan PBB, sektor swasta, perguruan tinggi dan media massa. Kegiatan ini dapat terlaksana oleh Planas PRB berkat dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas) dan Safer Communities Disaster Risk Reduction (SCDRR).

Rekan-rekan,

MPBI menawarkan pelatihan Sphere Dasar pada tanggal 25-29 Mei 2009 di Jakarta.  Pelatihan ini membahas:

1. Kenapa perlu Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respons Bencana?
2. Apa Kode Etik Kemanusiaan?
3. Apakah isi dan sumber Piagam Kemanusiaan?
4. Apakah Standar Umum dalam Respons Bencana?
5. Apakah Standar Minimum Air & Sanitasi, Ketahanan Pangan, Gizi, Bantuan Pangan, Hunian, Penampungan, Bantuan non-Pangan, Pelayanan Kesehatan dalam Respons Bencana?
6. Bagaimana menggunakan Standar Minimum dalam Respons Bencana?
7. Bagaimana penggunaannya di Indonesia?

MPBI News, Jakarta
Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) menjalin kemitraan kritis dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini terungkap dalam acara “Audiensi MPBI kepada Kepala BNPB” pada tanggal 1 Mei 2009 di Kantor BNPB, Jakarta. Dalam acara ini berisi pemaparan pengurus dan visi-misi serta program kerja MPBI di hadapan Kepala BNPB sekaligus dibahas pula pola kemitraan yang akan dibangun bersama antara kedua lembaga itu.

MPBI News, Jakarta
Apa yang bisa dipelajari dari kasus bencana jebolnya Bendungan Situ Gintung? Komponen-komponen kerentanan apakah yang menyebabkan bencana itu terjadi? Bagaimana sebaiknya langkah yang kita pilih agar peristiwa tersebut tidak terulang  di bendungan lain? Itulah pertanyaan-pertanyaan utama yang diajukan dalam acara “Lokakarya Sehari Uji Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia, Studi Kasus Situ Gintung: Hak Perlindungan Masyarakat terhadap Bencana” pada tanggal 30 April 2009 di Sekretariat Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI). Acara yang dilaksanakan oleh MPBI ini dihadiri oleh 20 orang peserta dari unsur pemerintah, LSM nasional/lokal, LSM internasional, perguruan tinggi dan media massa.

MPBI News, Jakarta
Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia (Planas PRB Indonesia atau secara singkat disebut Planas PRB) adalah sebuah forum independen yang dibentuk untuk mendorong serta memfasilitasi kerjasama antar berbagai pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) di Indonesia. Planas PRB berupaya mewadahi semua kepentingan terkait kebencanaan, serta membantu menyelaraskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan PRB di tingkat pusat, agar dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan PRB Indonesia dan terwujudnya ketahanan dan ketangguhan bangsa terhadap bencana, selaras dengan tujuan-tujuan Kerangka Aksi Hyogo.

MPBI News, Jakarta
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan sejumlah buku pedoman mengenai pelaksanaan teknis penanggulangan bencana (PB). Penerbitan buku pedoman-pedoman PB ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres 8/2008), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP 22/2008), dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (PP 23/2008).

MPBI News, Jakarta
Tim Formatur Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (PLANAS PRB) memaparkan struktur kepengurusan PLANAS PRB dalam acara “Sosialisasi Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana” pada tanggal 22 April 2009 di Hotel Millenium, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 70 orang dari berbagai latar belakang yang ikut terlibat dalam proses pembentukan dan pembahasan PLANAS PRB, antara lain dari LSM nasional/lokal, LSM internasional, lembaga PBB, sektor swasta, kementrian/lembaga Pemerintah Pusat, dan perguruan tinggi. Acara ini dapat terlaksana berkat dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), United Nations Development Programme  (UNDP) dan Safer Communities Disaster Risk Reduction (SCDRR).

MPBI News, Jakarta
Bencana silih berganti menerpa wilayah-wilayah di Indonesia. Di samping disebabkan oleh faktor alam – Indonesia terletak di daerah yang sangat rawan bencana – kejadian bencana juga terjadi akibat ulah manusia. Untuk menangani bencana itu perlu dibentuk lembaga yang khusus melakukan penanggulangan bencana (PB). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB) mengamanatkan untuk membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BNPB sudah dibentuk pada awal tahun 2008, sedangkan BPBD masih sangat sedikit daerah yang sudah membentuknya. Sampai pada bulan April 2009 ini baru 6 BPBD di tingkat provinsi dan 6 BPBD di tingkat kabupaten/kota yang sudah terbentuk.. Banyak kendala yang menghambat pembentukan BPBD, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

MPBI News, Jakarta
Sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) mendatangi kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyampaikan Kertas Posisi OMS terhadap Draft Panduan Analisis Risiko Bencana BNPB pada tanggal 18 Maret 2009 di Jakarta. BNPB sebagai lembaga negara setingkat menteri yang khusus menangani penanggulangan bencana sedang menyiapkan Draft Panduan Analisis Risiko Bencana yang selanjutnya akan diterapkan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Para OMS ini melihat bahwa draf Panduan Analisis Risiko Bencana oleh BNPB tersebut hanya memperhitungkan pentingnya analisis ancaman (hazard analysis) tanpa secara memadai memperhitungkan kajian kerentanan sebagai bagian integral dari analisis risiko.

Diskusi tentang "Peran dan Strategi Masyarakat Adab dalam PB di Indonesia" disebar di milis-milis dan Website MPBI selama tanggal 13 – 26 Februari 2009. Ada 5 orang yang memberikan masukan kepada MPBI melalui media email, hasil lengkap dapat dibaca disini.  Masukan-masukan tersebut disusun menurut daftar pertanyaan yang diluncurkan sebagai pancingan diskusi.

Berikut ini pembahasan dan tanggapan balik dari Tim Pembahas MPBI. Bila ada hal-hal yang kurang jelas atau ada masukan-masukan tambahan atau pemikiran lain, silahkan dikirim melalui email ke: diskusipb@mpbi.org

MPBI News, Jakarta
Presidium MPBI 2009-2012 terpilih dalam Musyarawah Anggota MPBI II secara aklamasi di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2009. Presidium MPBI 2009-2012 ini terdiri dari:

PEMBENTUKAN BPBD BERDASAR

PERMENDAGRI 46/2008 DAN PERKA BNPB 3/2008

oleh

Djuni Pristiyanto

Pada tanggal 22 Oktober 2008 keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri 46/2008). Dan pada tanggal 11 November 2008 keluar Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BNPB 3/2008). Perka BNPB 3/2008 ini baru dapat diakses olhe penulis pada tanggal 20 Februari 2009, sehingga analisis pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan berdasarkan kedua peraturan tersebut.

MPBI News, Bandung
"... maka dengan gembira Kami nyatakan bahwa Saudara LULUS dengan predikat SANGAT MEMUASKAN ...." demikian kalimat Prof. Dr. Mahfud Arifin Ir. DEA, sebagai Ketua Tim Penguji yang membacakan hasil keputusan Tim Penguji pada Sidang Terbuka Ujian Promosi Mencapai Gelar Doktor Bidang Ilmu MIPA Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung tanggal 10 Februari 2009.

Kumpulan Foto Ujian Doktor  Kang  ET

Pertanggungjawaban Akademik Promosi Doktor atas Nama Eko Teguh Paripurno

Ringkasan Disertasi: Karakter Lahar Gunungapi Merapi sebagai Respon Perbedaan Jenis Erupsi sejak Holosen