Feed aggregator

[Epistema Institute] Masukan Kritis Terhadap RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Milis Bencana - Mon, 06/05/2013 - 9:16am

Masukan Kritis Terhadap RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Eksistensi masyarakat hukum adat mulai memudar seiring norma-norma hukum
adat tidak lagi dianggap sebagai sesuatu hal yang sakral, tidak mengingat
serta tidak berdampak secara yuridis. Namun, masih banyak kelompok-kelompok

Categories: Berita Bencana

analisis risiko dan pengkajian risiko

Milis Bencana - Mon, 06/05/2013 - 9:16am

Kawan-kawan Miliser,

Dalam grup Facebook Forum PRB
Papua <[link]> ada diskusi kecil mengenai "analisis risiko" dan
"pengkajian risiko".

Awalnya Kenneth
Mark <[link]> menulis "Kajian Risiko Bencana dan Analisis Risiko

Categories: Berita Bencana

[Epistema Institute] Kajian Hukum Adat Harus Dihidupkan Kembali

Milis Bencana - Mon, 06/05/2013 - 9:16am

Kajian Hukum Adat Harus Dihidupkan Kembali

Pembahasan mengenai Hukum Adat penting karena merupakan basis dan sumber
pengembangan hukum nasional itu sendiri. Ironisnya, dalam perjalanan
kemudian, hukum nasional semakin meninggalkan hukum adat. Seminar-seminar
hukum adat yang dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), telah

Categories: Berita Bencana

Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Terhadap Ancaman Bencana

Milis Bencana - Mon, 06/05/2013 - 9:16am

Dear teman-teman penggiat pengurangan risiko bencana
Semoga selalu dalam keadaan sehat walfiat dan bersemangat
Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (2 Mei 2013) saya penasaran untuk
bisa berdiskusi tentang Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Terhadap
Ancaman Bencana
Pemikiran ini muncul karena rasa "gregetan" terhadap Kebijakan atau payung

Categories: Berita Bencana

(04) Surat untuk Presiden 2014 terkait Kasus lumpur Lapindo

Milis Bencana - Mon, 06/05/2013 - 9:16am

(04) Surat untuk Presiden 2014 terkait Kasus lumpur Lapindo
SatuDunia, Jakarta.Terkait 7 tahun kasus lumpur Lapindo, digelar lomba menulis Surat untuk Presiden 2014. Mulai Senin (29/4/2013), seluruh surat peserta dipublikasikan secara bertahap di website ini. Berikut surat dari peserta yang ke-4.
***

Categories: Berita Bencana

Fwd: Stop pakai Taxi Blue Bird?

Milis Bencana - Mon, 06/05/2013 - 6:12am

[link]
Bird Menggarap Sektor Batu Bara

2012-07-30
13/07/12

- Blue Bird Group, operator taxi terbesar Indonesia mempertimbangkan untuk
memperluas usahanya ke sektor batu bara. Ardian Maddanatja, Vice President
Commercial Heavy Equipment Division Blue Bird, mengatakan perusahaan

Categories: Berita Bencana

Lowongan UNDP: 37176 - UNDP_PROJECT ASISSTANT (FOR INDONESIAN NATIONALITY ONLY)

Milis Bencana - Sun, 05/05/2013 - 1:45pm

Powered by Telkomsel BlackBerry®

-----Original Message-----
To: belink2...@yahoo.com.sg<belink 2...@yahoo.com.sg>
NATIONALITY ONLY)

Dear Mas Djuni,

Seperti biasa, mohon bantuannya menyebarkan vacancy di bawah ini.

<[link]>

Terimakasih,

Categories: Berita Bencana

[Epistema_Institute] Kebijakan Pangan Dan Perubahan Iklim

Milis Bencana - Sun, 05/05/2013 - 1:45pm

Kebijakan Pangan Dan Perubahan Iklim

Sejak RPJM 2010-2014, Indonesia melihat perubahan iklim sebagai salah satu
ancaman tercapainya kesejahteraan rakyat, karena pembangunan ekonomi harus
menyesuaikan dengan agenda perubahan iklim. Perubahan iklim ditempatkan
sebagai prioritas dalam ketahanan pangan dan, menyadari adanya masalah

Categories: Berita Bencana

Penerimaan Abstrak Konferensi Nasional Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia Diperpanjang

Milis Bencana - Sun, 05/05/2013 - 1:45pm

Penerimaan Abstrak Konferensi Nasional Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia
Diperpanjang

Penerimaan Abstrak Konferensi Nasional Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia
Diperpanjang hingga 31 Mei 2013

Konferensi Nasional Filsafat Hukum akan kembali diselenggarakan oleh
Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan

Categories: Berita Bencana

Re: [bencana] Mohon Masukan Anda untuk Draft Perka Disabilitas dalam PB

Milis Bencana - Sun, 05/05/2013 - 1:45pm

Yth all,

terima kasih atas kesempatan untuk memberi masukan dan usulan untuk menyempurnakan Perka Disabilitas.

Terkait
draft perka disabilitas,
kami ingin memberi masukan untuk
penggunaan kata disabilitas. Memang kata tersebut sudah halus
dibandingkan dengan "penyandang cacat" akan tetapi secara harafiah bisa diartikan sebagai "tidak

Categories: Berita Bencana

Re: [bencana] merindukan inovasi dalam PRB

Milis Bencana - Sat, 04/05/2013 - 6:58pm

Menyentuh sekali refleksinya mas..
itu adalah sebuah kenyataan yang ada yang nampaknya kita gak akan bisa
menampiknya..
dengan alasan akuntablitas.. program dengan judul yang indah ternyata
kontradiktif dengan tujuan utamanya...

kawan2 yang baik...
mari kita mulai dengan satu atau dua topik yang mungkin bisa kita sama2

Categories: Berita Bencana

Re: [bencana] merindukan inovasi dalam PRB

Milis Bencana - Sat, 04/05/2013 - 9:03am

Menarik sebetulnya,

Kajian bencana ada di beberapa tempat bahkan sebelum ramai orang
bicara PRB masyarakat local sudah mengenal bencana dan berbuat arif
untuk menyikapinya, seperti Smong, seperti lagu teteu amusiat loga di
mentawai hanya saja apakah itu semua terperhatikan kala itu. Setelah
bencana besar baru mulai terbuka bahwa ada kearifan lokal berbondong

Categories: Berita Bencana

RE: [bencana] Mohon Masukan Anda untuk Draft Perka Disabilitas dalam PB

Milis Bencana - Fri, 03/05/2013 - 11:53am

selamat pagi bapak Valentinus Irawan

saya hanya membaca sekilas saja. menurut saya konten, terminologi, sistematika, sinergisme sudah sangat komprehensif.
saran saya, sebaiknya pada ketentuan penutup pasal 30 ditambahkan substansi tentang perlunya mengadopsi perka ini ke dalam berbagai dokumen PB dan PRB dari level nasional hingga level desa (RPB; RAK; Kontijensi Desa) sebagai ayat (2).

Categories: Berita Bencana

Re: Ancaman Megathrust Mentawai 8,9 SR

Milis Bencana - Fri, 03/05/2013 - 11:53am

Menarik dalam prosesnya....
Dan agaknya memang terlewatkan beberapa elemen yang bisa membantu dan
mendukung pemberian informasi secara detail kondisi di daerah dan wilayah
masing masing, dari segi pemerintah mungkin yang dilihat lebih ke global
dan menyeluruh namun dari masyarakat yang ada dimana nanti yang akan

Categories: Berita Bencana

[GPHIGHLIGHTS-L] GPDRR13: Update – 19 Days to Go!

Milis Bencana - Fri, 03/05/2013 - 8:34am

saya yakin rekan-rekan updated dengan informasi ini
mari kita siapkan delegasi Indonesia
----- Forwarded Message -----
To: GPHIGHLIGHT...@GROUPS.PREVENTI ONWEB.NET
Sent: Monday, April 29, 2013 8:32 PM

Dear partners,
With only 19 days to go, this is an update on the Fourth Session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction taking place in Geneva, Switzerland from 19-23 May 2013.

Categories: Berita Bencana

(01) Surat untuk Presiden 2014 terkait Kasus lumpur Lapindo

Milis Bencana - Fri, 03/05/2013 - 8:34am

SatuDunia, Jakarta. Terkait 7 tahun kasus lumpur Lapindo, digelar lomba menulis Surat untuk Presiden 2014. Mulai Senin (29/4/2013), seluruh surat peserta akan dipublikasikan secara bertahap di [link]. Berikut surat dari peserta yang pertama.
***
Surat untuk Presiden Indonesia 2014
sumber: [link]

Categories: Berita Bencana

[Epistema_Institute] Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial

Milis Bencana - Fri, 03/05/2013 - 8:34am

Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial

Kehutanan Indonesia di masa depan perlu membebaskan diri dari beban
persoalan tenurial. Ketidakpastian dan ketimpangan penguasaan kawasan hutan
telah menghambat pencapaian efektiftas dan keadilan dalam pengelolaan hutan
di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun

Categories: Berita Bencana

Indonesia: Pillay concerned about persistent violence and abuses in Papua (Indonesia)

Berita ReliefWeb - Fri, 03/05/2013 - 2:23am

Source: UN Office of the High Commissioner for Human Rights Country: Indonesia

GENEVA (2 May 2013) – The UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay on Thursday expressed serious concerns over the crackdown on mass demonstrations across Papua since 30 April, with police reportedly using excessive force and arresting people for raising pro-independence flags.

“These latest incidents are unfortunate examples of the ongoing suppression of freedom of expression and excessive use of force in Papua,” Pillay said. “I urge the Government of Indonesia to allow peaceful protest and hold accountable those involved in abuses.”

Reports indicate that on 30 April police shot and killed two protesters in the city of Sorong who were preparing to mark the 50th anniversary of Papua becoming a part of Indonesia. At least 20 protesters were arrested in the cities of Biak and Timika on 1 May.

“After my official visit to Indonesia last November, I am disappointed to see violence and abuses continuing in Papua,” Pillay said. She added that there was a need for coherent policies and actions to address the underlying concerns and grievances of the local population in Papua.

Since May 2012, we have received 26 reports concerning alleged human rights violations, including 45 killings and cases of torture involving 27 people. While many incidents relate to communal violence, serious allegations of human rights abuses by law enforcement officials persist.

“International human rights law requires the Government of Indonesia to conduct thorough, prompt and impartial investigations into the incidents of killings and torture and bring the perpetrators to justice,” said the High Commissioner.

“There has not been sufficient transparency in addressing serious human rights violations in Papua,” she said. “I urge Indonesia to allow international journalists into Papua and to facilitate visits by the Special Rapporteurs of the UN Human Rights Council.”

As of March 2013, at least 20 political prisoners remain in detention in Papua, including prominent activist Filep Karma. In May 2005, he was sentenced to 15 years in prison for treason after leading a ceremony to raise the West Papuan Flag. In 2011, the UN Working Group on Arbitrary Detention concluded that Mr. Karma’s detention was arbitrary and requested that the Government take all necessary steps to release and compensate him in accordance with the International Covenant on Civil and Political Rights to which Indonesia is party. So far, the Government has not complied with the request.

“During my mission to Indonesia last November, I expressed concern over Papuan activists being imprisoned for the peaceful exercise of freedom of expression,” Pillay said, reiterating that dissent is not a crime. “It is disappointing to see more people arrested for peacefully expressing their views and I call upon the Government to release all prisoners in custody for crimes that relate to their freedom of expression.”

The National Human Rights Commission, Komnas Ham, and the National Commission on Violence against Women, Komnas Perempuan, have consistently raised concerns regarding violence and freedom of expression in Papua and made concrete recommendations to the Government of Indonesia.

“I encourage the Government to implement the recommendations made by Komnas Ham and Komnas Perempuan,” the High Commissioner said, emphasizing the vital role these national institutions play in the protection of human rights in Indonesia. Pillay encouraged the Government to continue supporting them as independent bodies and to strengthen their financial support.

ENDS

For more information or media enquiries please contact Rupert Colville (+ 41 22 917 9767 or rcolville@ohchr.org) or Cécile Pouilly (+41 22 917 93 10 / cpouilly@ohchr.org)

UN Human Rights, follow us on social media:
Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
Twitter: http://twitter.com/UNrightswire
Google+: gplus.to/unitednationshumanrights
YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR
Storify: http://storify.com/UNrightswire

Check the Universal Human Rights Index: http://uhri.ohchr.org/en

Categories: Berita Bencana

STATT Vacancy: Operations Coordinator

Milis Bencana - Thu, 02/05/2013 - 12:40pm

Dear All,

You will find through this link a vacancy for a position of Operations
Coordinator to be based in Jakarta. Deadline of application is 8 May 2013.

[link].

Please circulate this to your networks who may be interested to apply.

Categories: Berita Bencana

Re: [bencana] Mohon Masukan Anda untuk Draft Perka Disabilitas dalam PB

Milis Bencana - Thu, 02/05/2013 - 9:16am

belom baca secara tuntas.. tapi keburu pengen komen.
Dari sisi judul, "disabilitas" udah gak sreg. Sekalipun Perka ini wajib
bersandar dari kebijakan yang ada (UU No 4/97). kata difabel atau
berkempuan berbeda nampaknya lebih manusiawi.
dari sisi pasal-pasal, aku melihat terlalu panjang lebar.. seperti pasal

Categories: Berita Bencana