BNPB: Pemerintah lambat respon terhadap bencana

BNPB: Pemerintah lambat respon terhadap bencana
Tanggal :     29 Apr 2009
Sumber :     Harian Terbit

JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak cepat tanggap terhadap bencana. Upaya ini justeru lebih cepat masyarakat. Padahal, bencana menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Untuk itu, berbagai unsur terkait yang tergabung dalam Platform Nasional Penannggulangan Risiko Bencana (Planas PRB) telah berkomitmen untuk menjadikan Pengurangan Risiko Bencana menjadi prioritas pembangunan nasional. Dengan begitu, bencana dapat dicegah atau paling tidak dapat dikurangi dampaknya sehingga dapat menjamin peningkatan kesejahteraan bangsa," kata Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Samsul Ma'arif, Selasa [28/4].

Menurutnya, Planas PRB Indonesia menjadi suatu forum lintas pelaku di tingkat nasional yang memfasilitasi pertukaran informasi tentang program-program dan kegiatan-kegiatan PRB yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk memantau keterkaitan program.

Di samping menjalankan fungsi-fungsi advokasi isu PRB serta kemitraan dan kerjasama strategis di tingkat nasional, Planas PRB mendorong pencarian kiat-kiat adaptasi, implementasi dan penguatan komitmen terhadap HFA, serta mendorong konsensus dan konsultasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Gagasan awal untuk membentuk Planas PRB Indonesia telah muncul sejak tahun 2006, karena banyak pihak menyadari bahwa sebagai bangsa yang hidup di daerah rawan bencana. Indonesia membutuhkan suatu wahana untuk memadukan wawasan pemerintah dan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana, untuk menampung berbagai aspirasi dan kepentingan, serta menjembatani berbagai pihak, terutama dalam mengarusutamakan PRB ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan," jelasnya

Namun, tegasnya, yang harus diperhatikan adalah perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana merupakan dua hal yang saling terkait erat. (jun)

Sumber: Harian Terbit