Buku “ILSANDS”, Upaya Literasi Penanggulangan Bencana

Selasa, 25 Agustus 2009 | 00:00:00

Annida-Online-Setelah tsunami pada tahun 2004 lalu meluluhlantakkan tanah rencong dan sekitarnya, rangkaian peristiwa bencana alam lainnya susul-menyusul terjadi di Indonesia, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, hingga luapan lumpur yang menenggelamkan harta benda dan nyawa rakyat Indonesia. Jejak bencana tersebut masih dengan mudah kita jumpai hingga saat ini. Hal ini menurut Suratman, Anggota Presidium Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) dipicu karena penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia masih sangat jauh dari harapan.

"Padahal dalam setiap bencana ada banyak hak asasi manusia yang telah dilanggar, terlukai oleh pemerintah akibat lemahnya upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah. Respon yang lamban dari pemerintah, anggaran dana yang minim, hingga koordinasi yang kurang dari berbagai pihak dalam upaya-upaya penganggulangan bencana," jelas Suratman.

Suratman juga menjelaskan bahwa hadirnya UU No. 24 tahun 2007 yang mengatur tentang penanggulangan bencana seharusnya menjadi tolok ukur pemerintah dalam memberikan layanan penanggulangan bencana. Dalam UU tersebut bahkan Suratman menyebutkan adanya kewajiban pemerintah menjamin hak melanjutkan hidup, hingga recovery bagi setiap korban bencana alam.

Lemahnya penegakan dan realisasi UU No. 24 tahun 2007 itu juga dinilai oleh Suratman karena lemahnya informasi yang didapatkan masyarakat tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.Pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bertanggungjawab dalam upaya-upaya penanggulangan bencana.

"Masyarakat dan semua pihak lainnya juga memiliki tanggungjawab yang sama dalam menjamin kelayakan hidup dan penanggulangan bencana bagi korban bencana tersebut. Sayangnya, masyarakat kita nggak banyak yang tahu apalagi mengerti apa-apa saja yang bias mereka perbuat untuk korban bencana alam, yang ada mereka malah "menonton" korban seperti yang kita lihat dalam peristiwa Situ Gintung dan banyak lagi," papar Suratman.

Oleh karena itu, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) telah menterjemahkan dan menerbitkan buku International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation (ILSANDS) yang resmi diluncurkan di Jakarta, Sabtu (22/8) lalu. Langkah ini bukan sekadar untuk mensosialisasikan sistem standar penanganan bencana secara internasional kepada masyarakat tapi juga mengajak serta masyarakat umum untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam merealisasikan UU No. 24 tahun 2007 dan menggalang kepekaan antarsesama melalui upaya-upaya penanggulangan bencana dengan cara-cara yang tepat.

"Masyarakat kan selama ini nggak diedukasi dengan baik bagaimana menanggani korban bencana alam, bagaimana standar penanganan bagi anak-anak dan perempuan, apa defines bencana alam, apa pula yang harus diperbuat untuk bencana A, dan tidak boleh diperbuat untuk korban yang mengalami bencana alam "E". Itu harus disosialisasikan dengan baik agar korban bencana dapat ditolong dengan cepat, tepat, dan akurat," terang Suratman lagi.

Suratman yakin, buku ILSANDS yang mencakup pengertian-pengertian tentang masalah-masalah bencana alam, hingga penanganan yang tepat bagi korban dengan standar internasional, dapat menjadi media literasi yang akan meminimalisir bentuk-bentuk penanggulangan bencana alam yang lamban atau penanganan yang tak tepat, hingga masalah bencana alam di Indonesia tak lagi meninggalkan jejak hitam bagi para korbannya.

"Berharap buku ini adalah salah satu upaya sosialisasi dalam gerakan literasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas sehingga timbul kesadaran yang nyata dalam membantu sesamanya yang tengah mengalami bencana alam," pungkas Suratman. [nyimas]

Sumber: Portal Berita Literasi Digital ANNIDA