Dengar Sirene, Langsung Siaga: Pembelajaran Proses PRB Sekolah di Kab Kepulauan Sangihe, Sulut

Dengar Sirene, Langsung Siaga
Pembelajaran Proses Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
Oleh: Helda Rapar/Decky Tiwow/Musfarayani, April 2011

Gempa akhir Januari 2007 membuat sebagian dinding gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedang, dusun jauh Kampung Utaurano Kecamatan Tabukan Utara yang dibangun sejak tahun 2004, roboh. Untungnya tidak ada korban jiwa karena terjadi bukan di saat jam belajar. Pasca gempa, gedung sekolah tidak dapat digunakan lagi untuk proses belajar mengajar.

Kegiatan belajar mengajar pun akhirnya menumpang di gedung gereja Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) Ararat Kedang. Sebanyak 23 murid mendapatkan bantuan sosial berupa kursi dan meja dari jemaat gereja. Namun gereja bukanlah gedung sekolah sehingga masih terasa kurang nyaman untuk dijadikan ruang belajar mengajar.

Lain cerita dengan yang dialami SDN Bahu. Di tahun yang sama, atap sekolah mereka rusak dan roboh karena dihempas angin kencang. Untungnya juga saat itu hari libur sekolah. Tidak bisa dibayangkan jika terjadi pada saat jam belajar mengajar.

Pembangunan kedua sekolah jelas tidak dirancang untuk kondisi tahan bencana wilayah tersebut. Sehingga mudah runtuh pada saat gempa atau angin kencang. Hal ini jelas menjadi ancaman yang sangat berisiko bagi anak sekolah, termasuk warga sekolah lainnya seperti guru, komite sekolah dan orang tua murid.

“Kami kemudian mendapatkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) yang digunakan untuk membangun sekolah. Proses pembangunannya kemudian diawasi langsung oleh semua warga sekolah. Kini kami mempunyai struktur bangunan sekolah yang kuat dan disesuaikan dengan daerah gempa,” jelas Kasenangan Ruung, Kepala SDN Kedang yang menjabat sejak 16 Juli 2006.

Desa Raku dan Utaurano kerap mengalami banjir bandang. Terakhir mereka mengalaminya tahun 2007. Banyak anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah karena banjir memutus jalan ke sekolah. Banjir juga cukup deras dan tinggi. Selama banjir belum surut, anak-anak harus berada di tempat pengungsian dan tidak bisa ke sekolah.

“Kami guru-guru pun bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Anak-anak banyak yang tidak bisa masuk sekolah saat bencana banjir itu. Karena tidak ada koordinasi jelas tentang jalur-jalur aman untuk menuju lokasi sekolah. Sehingga orang tua juga ragu melepasnya di tengah situasi seperti itu,” jelas Kepala SDN Bahembang Raku, Witri Lambanaung.

Data Kelompok Pengelola Sumberdaya Alam (Kelola) menyebutkan bahwa sekitar 35% bangunan sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe berada di lereng gunung dengan struktur bangunan belum dirancang tahan gempa. Jika terjadi gempa maka anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban karena mereka menghabiskan sekitar 30% waktunya di sekolah. Selain itu gedung sekolah sering dijadikan sebagai tempat pengungsian pada saat banjir, sehingga semakin berisiko jika pada saat yang sama terjadi gempa.

Sejak 2009 Kelola bekerja sama dengan Oxfam GB mulai memfasilitasi upaya pengurangan risiko bencana (PRB) di Sekolah sebagai bagian dari Program Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pengurangan risiko bencana. Tiga komponen program ini yaitu penguatan kapasitas pemerintah daerah, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat (PRBBM), dan PRB di Sekolah. Program ini awalnya didukung oleh Organization International Tsunami Fund (OITF) untuk April-Desember 2008, Komisi Eropa (Oktober 2008-Desember 2009) dan oleh Pemerintah Australia melalui Kemitraan Australia Indonesia Mei 2010 sampai dengan April 2011. 
 
Mulai dengan Lokakarya PRB untuk Guru

Proses PRB di sekolah dimulai dengan pelatihan dan lokakarya bagi para guru. Dalam lokakarya, peserta diberi bekal pemahaman tentang manajemen bencana, termasuk menekankan perubahan paradigma manajemen bencana dari pemahaman tanggap darurat ke pengelolaan risiko;  analisis risiko bencana yaitu kajian terhadap ancaman, kerentanan dan kapasitas); penyusunan prosedur tetap (Protap) dan penyusunan rencana aksi untuk pengurangan risiko bencana di sekolah.

“Awalnya kami diajak Kelola mengikuti Lokakarya PRB 12 Maret 2009 lalu. Sejak itu saya baru  menyadari bahwa kegiatan PRB sangat penting diterapkan di sekolah. Terutama untuk kami yang berada di wilayah rawan bencana,” jelas Pieterson Barahama, Kepala Sekolah SD GMIST Tiberia, Kampung Utaurano.

Guru-guru Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Tahuna, Tahuna Barat, Kendahe dan Tabukan Utara mengikuti lokakarya selama 3 hari. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan dan lokakarya PRB di sekolah sebanyak 50 orang guru dan 3 orang pengawas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Kegiatan ini dilakukan bertahap yaitu tahap I pada 26-28 Februari 2009 dan tahap II pada 27-29 Agustus 2009. Peserta terdiri dari 23 laki-laki dan 29 perempuan.

Materi-materi yang dibahas selama pelatihan dan lokakarya PRB di Sekolah meliputi konsep dasar tentang manajemen bencana, pengkajian risiko bencana, sampai pada pemahaman konteks bencana setempat seperti pemahaman terhadap ancaman Gunung  Api Awu dan ancaman lainnya. Pada sesi pengkajian risiko bencana para guru diajak untuk mengenali ancaman yang terdapat di sekolah masing-masing dan menentukan ancaman-acaman yang paling berisiko. Juga memahami kondisi kerentanan yang ada di sekolah dengan memetakan tata ruang sekolah (batas kelas, jalan, akses keluar, lapangan olahraga atau halaman, pagar sekolah, dan lain-lain); bahkan memetakan lokasi rawan (lokasi rawan bangunan runtuh, longsor, tsunami, angin ribut, kebakaran, banjir, dan sebagainya). Selain itu, mereka juga memetakan lokasi dan ruang aman untuk menentukan jalur penyelamatan atau evakuasi, titik kumpul dan tempat pengungsian. Hari ketiga difokuskan untuk memfasilitasi guru-guru untuk menyusun Rencana Aksi Sekolah (RAS) PRB di sekolahnya sesuai dengan prioritas ancaman yang ada. Mereka juga menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) setelah kembali ke sekolahnya masing-masing. Yang menarik, di akhir sesi dari pelatihan dan lokakarya ini para peserta secara spontan berinisiasi membentuk Jejaring Guru Peduli Bencana (JGPB) untuk meneruskan upaya-upaya sosialisasi PRB di sekolah.

Sosialisasi PRB di Sekolah

Salah satu implementasi RTL hasil lokakarya adalah sosialisasi kepada komunitas sekolah (siswa, orang tua murid, komite sekolah, pemerintah desa/kampung/kelurahan dan guru-guru). Wakil setiap sekolah (dua orang guru) mempresentasikan hasil lokakarya dan mentransfer pengetahuan kepada komunitas sekolah dan mendapat tanggapan positif berupa pertanyaan serta masukkan yang tujuannnya untuk mengurangi risiko bencana di sekolah.
 
Saat sosialisasi juga diselingi pemutaran film tentang bencana kepada komunitas sekolah. Pesan yang disampaikan lewat film dengan mudah dicerna dan dipahami siswa sehingga dalam implementasi pembelajaran muatan lokal guru-guru tidak mengalami kesulitan dalam menyampaikan pesannya.

Dalam perkembangan selanjutnya sosialisasi PRB tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah dampingan, tetapi juga kepada guru-guru Pusat Pelayanan Anak (PPA) di Gereja Immanuel dan PPA Gereja Pekatentengan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selama program berlangsung, ada 23 sekolah dasar yang mendapatkan sosialisasi pengetahuan dan ketrampilan terkait PRB, penyusunan Protap sampai simulasi bencana di sekolah. 

“Bukan hanya soal memberikan pengetahuan kepada siswa. Para guru juga mengajak warga sekolah untuk menyusun Protap, menentukan titik temu dan lokasi yang aman bagi murid dan warga sekolahnya. Memastikan mereka mengetahui jalur evakuasi dan tanda-tanda keadaan darurat sehingga ketika terjadi bencana warga sekolah sudah siap sesuai dengan Protap yang mereka susun sendiri,” jelas Helda Repar, staf KELOLA yang menangani PRB Sekolah, yang juga sebagai staf untuk isu gender di lembaganya.

Piterson, Kepala Sekolah SD GMIST dari desa Utaurano yang selalu langganan banjir misalnya, langsung  mensosialisasikan tentang PRB banjir kepada warga sekolahnya.  “Tidak mudah juga sih memberikan sosialisasi ini. Kami harus menemukan cara-cara yang baik dan tepat untuk bisa disampaikan ke anak-anak. Kami memantapkannya lewat pelajaran yang bisa kami kaitkan dengan bencana,” jelas Piterson.

Piterson menambahkan, biasanya mereka mengintegrasikan bahasan PRB dengan mata pelajaran terkait seperti IPS, IPA, Bahasa Indonesia atau lainnya. Hal yang sama juga dilakukan Kasenangan Ruung, Kepala SDN Kedang, Kepala SDN Pahembang Raku, Witri Lambanaung, dan Kepala SDN Bahu, Nontje Manopo. Para guru yang mengikuti lokakarya juga telah menyepakati metode dan modul pengajarannya. Salah satunya melalui buku-buku gambar yang memperkenalkan jenis bencana, dampak dan cara menghindarinya.

Penyusunan Prosedur Tetap (Protap)

Setelah melakukan sosialisasi, guru-guru juga memfasilitasi lokakarya di sekolah di 14 kampung, dengan didampingi oleh staf Kelola. Lokakarya ini dihadiri oleh komunitas sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, siswa, orang tua siswa, komite sekolah, dan pengawas UPTD Kecamatan Tahuna, Tahuna Barat, Kendahe, Tabukan Utara, Tim Siaga dan pemerintah desa.

Proses penyusunan Protap sekolah dilakukan secara partisipatif dengan cara memetakan peran aktor-aktor yang terlibat di dalam sekolah mau pun di luar sekolah. Pelibatan komunitas sekolah sangat penting dalam proses penyusunan ini agar mereka mengetahui proses penyusunan dan peran apa saja yang menjadi tanggung jawabnya pada fase sebelum bencana, saat dan paska-bencana. Lokakarya ini menghasilkan draf protap yang siap dikonsultasikan pada proses selanjutnya.

Komunitas sekolah juga membahas Rencana Aksi Sekolah (RAS) dalam PRB dan kegiatan apa saja yang dilakukan bersama komunitas sekolah, sehingga dapat meminimalisir risiko ancaman di sekolah.

Protap berdasarkan prioritas ancaman, yang dihasilkan dari lokakarya kemudian dikonsultasikan kembali kepada komunitas sekolah. Hal ini dimaksudkan agar draf Protap mendapat masukan dan dapat dipahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pada saat diadakan latihan bersama (simulasi) komunitas sekolah dapat berkoordinasi dan melakukan perannya dengan baik.

Pelatihan PPGD

Untuk penguatan kapasitas, para siswa dan guru juga diberikan pelatihan tentang pertolongan pertama pada gawat darurat (PPGD). Pelatihan ini sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kehilangan jiwa di saat bencana. Tetapi tentu saja keterampilan ini disesuaikan dengan kemampuan para siswa. Untuk tingkat sekolah dasar, keterampilan yang diberikan antara lain perawatan luka ringan, perawatan siswa yang pingsan, perawatan siswa yang patah tulang tangan dan kaki, perawatan siswa yang mengalami pendarahan di kepala, dan pembuatan tandu untuk korban.

Keterampilan PPGD sebetulnya bukanlah kegiatan baru di sekolah karena terdapat Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Tetapi sangat disayangkan di beberapa sekolah dampingan belum tersedia ruang UKS. Ruang ini sangat diperlukan di setiap sekolah. Keterampilan ini perlu terus ditumbuhkembangkan pada siswa, terutama siswa kelas IV sampai VI melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Peran sekolah sangat penting untuk mengangkat kembali kegiatan unit kesehatan sekolah atau dokter kecil dan kepramukaan dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan sekolah mengantisipasi bencana alam. Peran ini dapat dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya dengan meningkatkan kapasitas guru yang relevan dengan kegiatan ini, seperti guru olahraga, guru muatan lokal dan guru pengembangan diri dalam kegiatan ekstra kurikuler. Sekolah perlu mengembangkan kerjasama dengan lembaga yang relevan, seperti Dinas Kesehatan/Puskesmas, Pramuka dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Penyusunan Skenario Kejadian Bencana dan Simulasi

Sesudah penyusunan protap dan pelatihan PPGD, komunitas sekolah kemudian menyusun bersama “skenario kejadian bencana” untuk disimulasikan. Skenario disusun berdasarkan jenis ancaman masing-masing sekolah. Dalam penyusunan ini, komunitas sekolah terlibat penuh agar mereka dapat memahami alur cerita simulasi, dan memahami dengan baik peran masing-masing.

Warga sekolah kemudian menguji kesiapsiagaan dan pengetahuan PRB mereka melalui simulasi bencana yang dibuat seolah sedang terjadi bencana.

Sebelum simulasi sesungguhnya dilakukan beberapa kali latihan/gladi untuk menguji Protap agar dapat diperbaiki jika dianggap belum sesuai. Biasanya dibutuhkan tiga kali latihan untuk mengkoordinasikan peran masing-masing pelaku agar ketika simulasi hasilnya menjadi maksimal.

Simulasi tidak hanya dilaksanakan di tingkat  sekolah, tetapi juga diujicobakan lewat simulasi multipihak bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Dari simulasi (uji-coba Protap) diperoleh hal-hal untuk perbaikan/finalisasi Protap. Protap yang telah final kemudian disahkan oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.

Sebanyak 23 sekolah di Sangihe telah merencanakan simulasi/latihan bersama secara regular dalam RAS, minimal dua kali setahun. Kepala sekolah sendiri bersama guru olahraga dan JGPB yang bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan simulasi.
Banyak hal yang menarik terjadi selama simulasi dilakukan. Seperti keseriusan warga sekolah seperti anak-anak murid yang menangis sedih ketika simulasi bencana letusan Gunung Api Awu di SDN Mala digelar 29 Oktober 2009. Ruslan dan Alda, siswa kelas VI, yang memerankan korban patah tulang kaki dan luka di pelipis misalnya, menangis sedih bercampur takut jika memang benar Gunung Awu meletus lagi seperti yang terjadi pada 2004 silam.

“Kami takut kehilangan orang tua kami jika gunung api meletus,” ujar Alda C Gahinsa, 11 tahun. Tapi ketakutan dan panik mereka segera menghilang ketika para guru menenangkan para siswa dan melakukan pengarahan dalam evakuasi para murid ke tempat aman. Kegiatan simulasi dilakukan penuh penghayatan oleh semua warga sekolah. Proses simulasi berlanjut, yaitu membawa para murid ke titik kumpul dengan cara dibariskan teratur dan dengan tenang.

Dengar Sirene langsung menuju “titik-kumpul”

Karena para siswa sangat antusius dan serius pada saat dilakukan simulasi kebencanaan, membuat mereka terbiasa dan respon dengan baik terhadap tanda-tanda peringatan bahaya yang telah disepakati seperti “bunyi sirene”. Ada cerita menarik yang terjadi di sekolah GMIST Tiberias Utaurano.

Piterson menceritakan tentang kegiatan pawai Paskah di Jemaat Tiberias Utarauano di mana salah seorang pemuda pada saat menghidupkan megafon (pengeras suara), secara tidak sengaja menekan tombol sirene sehingga sirene berbunyi. Secara spontan semua murid langsung berbaris menuju titik kumpul dan ada beberapa orang murid menemui Piterson seraya menanyakan proses evakuasi. Mereka mengira ada simulasi bencana lagi.

 “Itu tandanya mereka sudah sangat peduli dan paham bahwa soal bencana memang harus ditanggapi serius, dan mereka sudah memahami apa yang harus mereka lakukan jika bencana terjadi,” tandas Piterson.

Evaluasi dan Tantangan
    
Para pelaku PRB di sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe terutama para guru juga merasa perlu melakukan evaluasi yang dikemas dalam sebuah lokakarya. Evaluasi penting dilakukan guna menilai perkembangan yang telah dicapai dan untuk menindaklanjuti kegiatan PRB di sekolah.

Para pihak yang terlibat dalam evaluasi menilai bahwa upaya PRB Sekolah di Sangihe telah berjalan dengan baik, meningkatkan pengetahuan tentang PRB dan menimbulkan kesadaran parapihak untuk terlibat aktif seperti 35 guru dari 23 Sekolah, 2 pengawas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Tahuna dan Tabukan Utara, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Kendahe, Kepala Bidang Perencanaan Program Kabupaten Kepulauan Sangihe, Departemen Agama, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam evaluasi juga terungkap bahwa kegiatan tambahan PRB seperti melakukan kampanye PRB dan melakukan uji-coba modul Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Bencana, buku aktivitas anak “Aku Tahu Tentang Bencana” dan Permainan Ular Tangga (Risk Land) adalah cara yang cukup baik dalam mesosialisasikan PRB sekolah kepada masyarakat luas. Namun mereka menilai bahwa modul tersebut lebih pas diberikan kepada anak SD kelas IV-VI.

Kampanye PRB yang dilakukan melalui media radio (RRI Tahuna) dalam bentuk dialog interaktif dengan tema sekolah siaga bencana, juga dinilai cukup baik dalam mensosialisasikan PRB. Pemutaran film/dongeng kebencanaan juga termasuk salah satu media yang efektif bagi anak-anak SD, mereka dapat melihat langsung bencana yang terjadi dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.

Dari evaluasi juga ditemukan adanya kendala pelaksanaan PRB di sekolah karena belum didukung kebijakan dari DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan muatan lokal PRB di sekolah. Sosialisasi PRB juga belum menjangkau keseluruhan sekolah-sekolah rawan bencana di kabupaten kepulauan Sangihe. Ditambah tingkat pengetahuan dari tiap sekolah tidak merata. Termasuk sumberdaya manusia yang terbatas seperti kurangnya tenaga guru serta sarana dan prasarana evakuasi dan penyelamatan diri. Para guru juga berharap pendidikan PRB tidak hanya diterapkan pada tingkat sekolah dasar tapi juga pada tingkat SMP dan SMU.

Tantangan lainnya yang ditemukan para guru selama melakukan sosialisasi PRB di sekolah adalah kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Modul PRB Sekolah berkonteks lokal juga dirasakan terbatas dan perlu pengembangan. Penguatan kapasitas bagi guru-guru sekolah dasar di lokasi rawan bencana se-Kabupaten Kepulauan Sangihe, juga perlu dilakukan.

Eksistensi Jejaring Guru Peduli Bencana Kabupaten Sangihe juga perlu didukung dan diperkuat dalam memainkan peran untuk memperkuat kapasitas guru-guru lainnya dalam upaya memperluas upaya PRB sekolah ke depan. Hal ini penting untuk mengembangkan kemandirian komunitas sekolah dalam membangun kesiapsiagaan terhadap bencana.
***