FGD Finalisasi Pengkajian Impelementasi Pengurangan Risiko Bencana 2007-2009

MPBI News, Jakarta
Kerja-kerja pengurangan risiko bencana (PRB) saat ini bukanlah sesuatu hal yang asing lagi di Indonesia. Sekarang sudah banyak lembaga yang bekerja di bidang PRB. Bahkan lembaga-lembaga yang dulunya hanya bergerak di bidang respon atau tanggap darurat saja kini menambahkan satu agenda lagi, yaitu PRB.

Memandang pentingnya pelaksanaan PRB maka Platform Nasional (Planas) PRB Indonesia mengadakan acara “Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Kemajuan PRB: Pelaksanaan PRB 2007-2009” pada tanggal 8 Mei 2009 di Hotel Millenium, Jakarta. Peserta FGD ini mencapai 45 orang yang berasal dari unsur pemerintah, LSM nasional, LSM internasional, badan PBB, sektor swasta, perguruan tinggi dan media massa. Kegiatan ini dapat terlaksana oleh Planas PRB berkat dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas) dan Safer Communities Disaster Risk Reduction (SCDRR).

 Berita terkait:

• Paparan Publik Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia
• Kepengurusuan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Terbentuk
• Berita Evaluasi RAN PRB 2006-2009
  
• File RAN PRB 2006-2009
• File Kerangka Aksi Hyogo atau Hyogo Framework for Action (HFA)
• Berita Rapor Merah bagi Program Pengurangan Risiko Bencana Indonesia 2007-2008

Ir. Sugeng Triutomo, DESS., Deputi Pencegahan  dan Kesiapsiagaan BNPB dalam kata sambutannya mengutarakan, “Pada bulan Agustus 2008 telah dilakukan evaluasi pelaksanaan PRB. Berdasarkan hasil-hasil evaluasi itu digunakan sebagai dasar untuk evaluasi pertemuan hari ini, yaitu untuk memperbarui informasi mengenai pelaksanaan PRB dan melihat/menilai tahun 2009 apakah ada kemajuan serta pandangan ke depan. Hasil-hasil evaluasi pelaksanaan PRB secara keseluruhan akan disampaikan dalam acara Global Platform for Disaster Risk Reduction pada 16-19 Juni 2009 di Jenewa, Swiss.”

Pak Sugeng Triutomo menyampaikan bahwa sekarang ini sudah dibentuk Planas PRB dan selanjutnya menjadi tugas Planas PRB untuk membuat laporan pelaksanaan PRB di Indonesia. Sebelum Planas PRB terbentuk, tugas-tugas itu dikerjakan oleh BNPB. Untuk focal point Indonesia untuk PRB dibantu oleh BNPB.

Pak Sugeng Triutomo menekankan, “Kita akan melaporkan secara apa adanya pelaksanaan PRB di Indonesia. PRB yang dijalankan oleh semua pemangku kepentingan. Dalam pertemuan sebelumnya di International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), ada negara-negara yang melaporkan pelaksanaan PRB-nya dengan nilai 5 dari skor 1-5. Nilai 5 adalah nilai sempurna, lalu setelah nilai 5 terus apa lagi?”

Ir. Bernadus Wisnu Widjaya, MSi., Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB menambahkan, “Tugas Planas PRB adalah menyiapkan laporan PRB dan menyusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2010-2012. Dalam prinsipnya kegiatan PRB dilakukan secara bersama, baik di tingkat lokal, daerah, nasional, regional dan global.”

Kegiatan FGD ini difasilitasi oleh Hening Parlan, Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Peserta FGD dibagi menjadi 5 kelompok untuk melakukan diskusi terfokus dengan topik dari lima prioritas PRB sesuai Kerangka Aksi Hyogo. Kelompok diskusi itu antara lain:

1. Kelompok 1: Prioritas-1: Menjadikan PRB sebagai prioritas nasional maupun daerah yang penerapannya dilaksanakan oleh institusi yang kuat.
2. Kelompok 2: Prioritas-2: Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini.
3. Kelompok 3: Prioritas-3: Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan.
4. Kelompok 4: Prioritas-4: Mengurangi faktor-faktor mendasar penyebab timbulnya atau meningkatnya risiko bencana.
5. Kelompok 5: Prioritas-5: Memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif.

Sebagai dasar evaluasi pelaksanaan PRB di Indonesia menggunakan template dari ISDR yang sudah baku. Dalam pelaksanaan diskusi kelompok ada kesulitan-kesulitan seperti nasional-daerah, kedalaman, indikator pengukuran dan lain-lain. Hal itu disebabkan karena template yang sudah standar ISDR dan berlaku internasional, sedangkan untuk evaluasi tersebut berlaku secara spesifik di Indonesia. Untuk evaluasi ke depan diharapkan ada masukan-masukan dari Indonesia mengenai template evaluasi PRB itu agar lebih sesuai dengan kondisi Indonesia.

Pada saat penutupan acara FGD, Pak Wisnu menyampaikan, “Indonesia serius untuk menggarap PRB sesuai Kerangka Aksi Hyogo. Untuk selanjutnya BNPB akan merapihkan dan menambahkan hasil-hasil evaluasi PRB hari ini. Pada akhir Mei 2009 laporan ini mesti dicetak agar dapat dibawa ke acara Global Platform di Jenewa, Swiss.”  ---(dp)---