Lembaga Seperti Apa Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia?

MPBI News, Jakarta
Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) berfungsi sebagai pemimpin isu PRB di Indonesia. Hal ini terungkap dalam diskusi terfokus (FGD) Planas PRB tanggal 6 Februari 2009 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan didukung oleh Safer Communities Disaster Risk Reduction (SCDRR). Pertemuan keempat membahas Planas PRB ini dihadiri 30 orang dari lembaga-lembaga yang sejak November 2008 peduli dengan pembentukan Planas PRB, seperti BNPB, SCDRR, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB), Forum PT PRB, Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP), Indonesia Business Link (IBL), Yayasan Tanggul Bencana Indonesia (YTBI), Palang Merah Indonesia (PMI), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dan lain-lain. Acara FGD itu difasilitasi oleh Faisal Djalal (MPBI) dan Krisnha Pribadi (Forum PT PRB).

Visi Planas PRB adalah “Menjadi Forum Nasional menuju terciptanya ketahanan dan ketangguhan bangsa terhadap bencana. Misi Planas PRB ada lima buah, yaitu (1) Meningkatkan kesadaran tentang PRB, (2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang PRB, (3) Mendorong partisipasi (mendorong orang bersemangat/berpartisipasi, meningkatkan rasa memiliki) dalam masalah PRB., (4) Memastikan sumber daya cerdas melakukan PRB, dan (5) Membangun jejaring untuk PRB.

Dalam FGD ini membahas hasil-hasil Kelompok Kerja (Pokja) yang telah dibentuk dalam pertemuan sebelumnya. Ada lima Pokja yang sesuai dengan jumlah misi Planas PRB itu. Secara kelembagaan Planas PRB adalah sebagai lembaga independen yang berbentuk forum serta merupakan tempat bertukar pikiran, ide-ide dan menyebarluaskannya kepada publik. Selain itu Planas PRB juga akan mendorong pihak-pihak terkait kebencanaan agar bencana dapat ditanggulangi sedini mungkin sebelum bencana membawa penderitaan dan kerugian. Tentu saja Planas PRB tidak akan berfungsi sebagai implementor dan mengambil alih pekerjaan lembaga-lembaga terkait kebencanaan tersebut.

Ada tiga alternatif untuk kelembagaan Planas PRB, yaitu komisi pemerintah, semi pemerintah dan non-pemerintah. Masing-masing dari ketiga alternatif itu membawa kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Bila Planas PRB dibentuk dengan dasar Peraturan/Keputusan Presiden, maka pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar hal ini, misalnya “Kok di tingkat nasional ada dua lembaga yang bergerak di bidang PB, yaitu BNPB dan Platform Nasional?” Dalam hal ini seolah-olah Planas PRB akan menjadi pesaing dari BNPB. Sebaiknya Planas PRB adalah lembaga yang independen dan menjadi mitra pemerintah.

Sugeng Triutomo, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB mengatakan, “Saya sengaja tidak aktif terlibat agar tidak terkesan government driven.” Pak Sugeng melanjutkan, “Sejak diluncurkannya Planas PRB pada tanggal 28 November 2008, Indonesia sering menjadi contoh International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) dalam hal pembentukan Platform Nasional yang sesuai dengan ketentuan ISDR. Ini adalah suatu prestasi tapi juga tantangan.” Pria pendiam yang juga Ketua Presidium MPBI ini mengharapkan agar Planas PRB dapat bersikap independen, menjadi mitra pemerintah dan lembaga-lembaga terkait PB, serta terdiri dari berbagai lembaga yang berkepentingan PRB. Pada tanggal 19 Juni 2009 ada pertemuan mengenai Global Platform oleh ISDR dan Indonesia mesti diwakili oleh Planas PRB dan bukan oleh lembaga lain misalnya BNPB.

Forum diskusi ini mengusulkan agar ada Penghargaan Pelaku PRB (Champions Disaster Risks Reduction Award). Ide ini mencontoh penghargaan yang diberikan oleh ISDR kepada para pelaku PRB di tingkat dunia. Di Indonesia sudah ada penghargaan Kalpataru oleh Kementriaan Lingkungan Hidup kepada para pelaku lingkungan hidup yang telah berjasa berbuat nyata dan berjasa dalam menyelamatkan lingkungan hidup Indonesia.

Rencana tindak lanjut FGD ini antara lain:

1. Pokja meneruskankan membahas tugasnya masing-masing dan program jangka pendek.
2. Pertemuan khusus Formatur Planas PRB yang terbentuk pada tanggal 28 November 2009 untuk membahas anggaran dasar (AD), landasan hukum, struktur dan SDM.
3. Pertemuan FGD Planas PRB Ke-5 tanggal 20 Februari 2009 untuk membahas hasil kerja Pokja dan hasil Formatur.