Pembahasan Masukan Diskusi tentang "Peran dan Strategi Masyarakat Adab dalam PB di Indonesia"

Diskusi tentang "Peran dan Strategi Masyarakat Adab dalam PB di Indonesia" disebar di milis-milis dan Website MPBI selama tanggal 13 – 26 Februari 2009. Ada 5 orang yang memberikan masukan kepada MPBI melalui media email, hasil lengkap dapat dibaca disini.  Masukan-masukan tersebut disusun menurut daftar pertanyaan yang diluncurkan sebagai pancingan diskusi.

Berikut ini pembahasan dan tanggapan balik dari Tim Pembahas MPBI. Bila ada hal-hal yang kurang jelas atau ada masukan-masukan tambahan atau pemikiran lain, silahkan dikirim melalui email ke: diskusipb@mpbi.org

 --------------------------------------------------------------------

Diskusi elektronik menggarisbawahi beberapa hal:

1. Tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan PB:

• Sistem penanggulangan bencana yang belum jelas. Peserta mengamati adanya suatu sistem yang belum tertata, masih bersifat birokratis, dan rawan penyalahgunaan politik.
• Terpenggalnya antara proses pengurangan risiko dan respon tanggap darurat, dan antara penyelenggaraaan oleh pemerintah dengan kegiatan masyarakat dan NGO/masyarakat internasional. Upaya-upaya penghimpunan ke dalam proses perencanana pembangunan masih bersifat normatif.
• Ketidakjelasan peran badan-badan penanggulangan bencana dalam konteks daerah dan sektor
• Kurangnya kerangka dasar, pemahaman, dan kapasitas masyarakat untuk hidup dengan risiko bencana pada konteksnya masing-masing.

2. Peluang / kesempatan untuk meningkatkan penyelenggaraan PB:

• Proses perencanaan pembangunan yang sudah cukup terbuka untuk menyerap elemen PB.
• Terdapat banyak organisasi yang faham dan melaksanakan program PB.
• Sudah ada gagasan tentang PB diantara pemangku kepentingan walaupun mungkin untuknya belum sempurna.
• Terus bertambahnya informasi tentang PB.

3. Peran-peran masyarakat adab:

• Masyarakat adab adalah pelaku PB yang dapat membantu masyarakat mengidentifikasi dan menganalisis risiko dan memberikan motivasi dan pendampingan untuk mencari kiat-kiat PB.
• Sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
• Penyebar norma, teknik, dan informasi.
• Pelaku peningkatan partisipasi masyarakat.

4. Analisis paling sentral dari diskusi elektronik ini adalah tentang strategi apa yang seharusnya digunakan oleh warga masyarakat adab untuk melaksanakan peran-peran PB di atas:

• Penyebaran informasi.
• Kolaborasi dengan pemerintah.
• Jejaring diantara pegiat PB.
• Pengembangan kapasitas warga masyarakat adab dan masyarakat luas.
• Mencobakan, memperbaiki dan mengadvokasikan penerapan upaya-upaya PB di sektor dan di lapangan.

Peserta diskusi elektronik menyatakan harapan agar MPBI dapat menunjang strategi-strategi masyarakat adab di atas dengan cara, antara lain:

• Menjadi wahana diskursus antara masyarakat adab dalam rangka membangun kerangka kerjasama, pengawasan kinerja, dan pelaksanaan tanggung gugat terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan PB
• Menjadi suatu sarana penghimpunan dan pemanfaatan norma-norma PB baik yang bersifat ilmiah, legal/kebijakan, maupun praktik program kegiatan penyelenggaraan PB.
• Menjadi pendamping untuk mengoptimalkan potensi masyarakat adab dalam penyelenggaraan PB baik melalui penyebaran informasi, pelaksanaan latihan-pelatihan, maupun penghubungan warga masyarakat adab dengan sumberdaya kegiatan PB.
• Menjadi titik tumpu komunikasi dan kerjasama diantara sesama warga masyarakat adab dalam bidang PB dan dalam beberapa situasi, mewakili masyarakat adab dalam fungsi-fungsinya untuk pendampingan dan pengawasan terhadap pemerintah.