Pembelajaran dari Bencana Situ Gintung

MPBI News, Jakarta
Apa yang bisa dipelajari dari kasus bencana jebolnya Bendungan Situ Gintung? Komponen-komponen kerentanan apakah yang menyebabkan bencana itu terjadi? Bagaimana sebaiknya langkah yang kita pilih agar peristiwa tersebut tidak terulang  di bendungan lain? Itulah pertanyaan-pertanyaan utama yang diajukan dalam acara “Lokakarya Sehari Uji Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia, Studi Kasus Situ Gintung: Hak Perlindungan Masyarakat terhadap Bencana” pada tanggal 30 April 2009 di Sekretariat Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI). Acara yang dilaksanakan oleh MPBI ini dihadiri oleh 20 orang peserta dari unsur pemerintah, LSM nasional/lokal, LSM internasional, perguruan tinggi dan media massa.

Faisal Djalal, Sekretaris Jenderal MPBI memberi kata pengantar berupa pertanyaan, “Belajar dari kasus Situ Gintung, bila terjadi bencana masyarakatlah yang paling menderita. Bagaimana ketahanan masyarakat dapat ditingkatkan? Bagaimana ketangguhan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana semakin meningkat?”

Acara Lokakarya ini merupakan upaya untuk memperingati dua tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB). UU PB beserta peraturan-peraturan turunannya telah membawa angin segar perubahan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB) di Indonesia. Perubahan-perubahan signifikan di bidang PB terjadi di tingkat pemerintah (Pusat dan Daerah), masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, TNI dan Polri, LSM internasional, dan lain-lain.

Eko Teguh Paripurno, Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) UPN Veteran Yogyakarta yang juga Presidium MPBI menyampaikan, “Pertemuan ini tidak diperuntukkan mencari siapa yang salah, tapi mencari apa yang salah; yang sering kita sebut sebagai komponen-komponen kerentanan. Komponen-komponen kerentanan yang teridentifikasi pada dasarnya merupakan refleksi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pembelajaran bersama serta ke depan dapat diperbaiki untuk melakukan pengurangan risiko bencana (PRB).”

Dari paparan narasumber dan bahasan peserta, serta diskusi terfokus yang difasilitasi oleh Faisal Djalal, Eko Teguh Paripurno dan Ivan V. Ageung secara simultan tersebut dapat memunculkan komponen kerentanan dan intervensi yang diperlukan agar PB bencana dapat semakin baik.

Komponen kerentanan  yang mempengaruhi bencana Situ Gintung antara lain:

• Usia bendungan Situ Gintung yang sudah tua. Bendungan Situ Gintung ini dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1932.
• Adanya perubahan fungsi lahan di hulu dan hilir daerah aliran sungai (DAS).
• Adanya bangunan-bangunan di badan bendungan Situ Gintung.
• Pintu kiri dan pintu kanan bendungan Situ Gintung sudah ditutup karena daerah alirannya berubah fungsi menjadi pemukiman.
• Pintu air macet, tidak ada perawatan.
• Penegakan hukum tata ruang dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang lemah.
• Pemeliharan bendungan yang kurang memadai.
• Hujan turun di atas rata-rata.
• Kelebihan limpasan air (overflow) karena saluran pembuangan tidak memadai.
• Daya tampung bendung berkurang karena terjadi pengurangan luas genangan dari 31 ha pada saat dibangun, dan sekarang tinggal 21 ha.
• Terjadi perubahan iklim yang mempengaruhi cuaca/iklim sehari-hari (intensitas hujan dalam 1 jam mencapal 100 mm)
• Koordinasi antar sektor  dalam pengelolalaan bendungan yang lemah.
• Masyarakat tidak tahu mesti kemana untuk melaporkan bila ada kebocoran atau kerusakan pada bendungan.
• Tidak adanya sistem peringatan dini yang dikelola oleh para pemangku kepentingan maupun di tingkat masyarakat.

Komponen-komponen kerentanan penting dan intervensi yang diperlukan agar PB dapat berjalan dengan semakin baik, antara lain:

No    Kerentanan    Intervensi Program    
1   Konversi lahan atau alih fungsi lahan    
Mendorong Upaya Konservasi.
Penegakan tata ruang.
Penegakan hokum bagi pelanggar ijin dan tata ruang.
Peningkatan kapasitas Masyarakat.
Diseminasi UU PB dll.
Sosialisasi ancaman bencana.
Revitalisasi kearifan lokal.
Pemberdayaan ekonomi (pilihan: diversifikasi penggunaan lahan).
Melindungi kepentingan lingkungan hidup (ruang terbuka hijau - RTH).
2    Manajemen DAS    Penegakan peraturan tentang DAS.
Memberikan pemahaman tentang DAS (one river, one management).
Sosialisasi peraturan-peraturan terkait.
Konsistensi pelaksanaan peraturan.
Implementasi RKL/RPL.
Monitoring dan evaluasi manajemen DAS dari hulu sampai hiilir.
Membangun pengelolaan DAS dengan pendekatan sistem wilayah sungai.
Pendekatan lintas sektor/administrasi.
3    Deforestasi    Kebijakan antar sektor.
Koordinasi antar sektor.
Membangun perencanaan yang penggunaan hutan
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Meningkatkan kompetensi para pihak.
4    Pemeliharaan bendungan    Pemeliharaan/operasional bendungan.
Monitoring dan evaluasi.
Meningkatkan akses masyarakat.
Mendorong relasi positif antar pihak.
Efektivitas pelaksanaan pemeliharaan dengan melibatkan masyarakat
5    Kebijakan antar sektor dan penegakannya    Penegakan tata ruang.
Pengawasan dan pemberian ijin diperketat.
Sosialisasi dan diseminasi kebijakan.
6    Eksploatasi sumber daya alam    Akses informasi terhadap ancaman bencana.
Meningkatkan partisipasi masyarakat.
Kearifan lokal.
Pembelajaran (simulasi, dll).
7    Restrukturisasi budaya (budaya konsumerisme)    Kembali mengaktifkan budaya setempat.
8    Kemiskinan    Pemberdayaan ekonomi lokal.

Kotak 1: Banjir satu, banjir semua

Pada tahun 2007 Kota Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur mengalami banjir yang cukup parah. Ketika air Bengawan Solo mulai meluap, orang-orang di arah hulu Kota Bojonegoro membuat tanggul-tanggul darurat dari karung dan pasir yang disangga dengan kayu/bambu. Daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo meluap menggenangi pemukiman dan persawahan. Kemudian datang orang-orang dari kota yang “menonton banjir atau wisata bencana”. Orang-orang yang membuat tanggul-tanggul darurat merasa kesal karena tidak dihargai dan malahan dijadikan sebagai tontonan dengan ulah para “wisatawan bencana” itu. Maka penduduk setempat membuka tanggul-tanggul darurat tersebut sehingga air banjir mulai masuk Kota Bojonegoro. Akhirnya Kota Bojonegoro tergenang oleh banjir dari Bengawan Solo. Banjir satu, banjir semua begitu pendapat penduduk setempat.

---(dp)---