Perang Informasi dan Implikasi Kebijakan Pemulihan Bencana Kasus Lapindo oleh Firdaus Cahyadi

Perang Informasi dan Implikasi Kebijakan Pemulihan Bencana Kasus Lapindo
Oleh: Firdaus Cahyadi*

Abstrak

Informasi adalah sesuatu yang penting dalam upaya pemulihan bencana, terlebih bila itu terkait dengan bencana ekologi. Dalam bencana ekologi seringkali terdapat pihak-pihak berkepentingan yang tidak menginginkan munculnya sebuah informasi yang benar dan akurat. Tujuannya beragam. Dari perbaikan citra korporasi hingga upaya pembebasan dari sanksi, baik hukum maupun sosial.

Tulisan ini merupakan hasil dari sebuah riset yang coba menyoroti pertarungan informasi dalam kasus Lapindo. Metodologi yang digunakan dalam riset ini adalah studi literatur dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait bidang informasi.

Perang informasi dalam kasus Lapindo adalah pelajaran penting bagi penggiat bencana di negeri ini. Dalam kasus Lapindo, perang informasi melibatkan NGOs, komunitas dan media mainstream milik korporasi yang terkait dengan semburan lumpur itu.

Perang informasi dalam kasus Lapindo menentukan arah dari pemulihan hak-hak korban lumpur. Pihak yang mendominasi informasi berhasil mengarahkan kemana penyelesaian kasus ini dan bagaimana memulihkan hak-hak warga korban.

Informasi dari media mainstream milik Group Bakrie ternyata mampu mengarahkan upaya penyelesaian kasus ini. Kebijakan penamaan BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) adalah salah satu bentuk ‘kemenangan’ media Group Bakrie. Tak heran, kemudian pola penyelesaian kasus ini pun hanya terfokus pada persoalan tanah dan rumah warga yang tenggelam. Sementara pemulihan hak-hak warga atas lingkungan hidup yang sehat, sosial, pendidikan, ekonomi dan kesehatan tidak dimasukan dalam skema penyelesaian kasus.

Perlu sebuah perencanaan dan pengelolaan informasi yang matang dalam penanganan kasus bencana, utamanya bencana ekologi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, maka ketidakakuratan informasi akan terjadi. Dan dari ketidakakuratan informasi itulah akan berujung pada kesalahan pengambilan keputusan atau kebijakan.
***

*Knowledge Manager, Yayasan Satu Dunia

Unduh materi lengkap: Perang Informasi dan Implikasi Kebijakan Pemulihan Bencana Kasus Lapindo oleh Firdaus Cahyadi