Planas PRB Mekanisme Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana

PLANAS PRB MEKANISME KOORDINASI PENGURANGAN RESIKO BENCANA
April 28, 2009, 7:13 pm| Berita Pemerintahan | Klik: 7

Jakarta

, 28/4/2009 (Kominfo-Newsroom) ? Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif mengemukakan, Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) merupakan suatu mekanisme koordinasi serta arahan kebijakan dalam pengurangan resiko bencana yang melibatkan multi-sektor dan disiplin.

Ketika memberi sambutan pada acara paparan publik Planas PRB dan Seminar Kearifan Lokal di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa, Syamsul berharap Planas PRB akan mengawal pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kebijakan dan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan Hyogo Framework of Action for Disaster Risk Reduction.

Syamsul mengingatkan, kesepakatan lima butir prioritas aksi pengurangan resiko bencana yang meliputi penguatan kelembagaan, legislasi dan kebijakan guna memastikan

PRB prioritas utama; identifikasi, kajian resiko dan pengembangan peringatan dini, pemanfaatan iptek dan pendidikan bagi pengembangan budaya aman; meredam akar permasalahan serta peningkatan kesiapsiagaan.

Dijelaskan, Planas PRB resmi dibentuk atas dukungan para pemangku kepentingan PRB di

Indonesia yang terdiri atas masyarakat sipil, akademisi, media, dunia usaha, pemerintah dan komunitas internasional.

Bencana, tambahnya, menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, untuk itu berbagai unsur terkait dalam Planas PRB telah berkomitmen untuk menjadikan PRB sebagai prioritas pembangunan nasional, sehingga bencana dapat dicegah atau paling tidak dapat dikurangi dampaknya.

Proses pembentukan Planas PRB dijadikan contoh karena dilakukan melalui musyawarah dan partisipasi berbagai unsur terkait, khususnya masyarakat dan dunia usaha.

Karena itu, kata Syamsul Maarif, Indonesia diundang dan diberi kesempatan untuk memaparkan proses pembentukan Planas PRB pada konferensi dunia tentang Global Platform di Geneva pada Juni 2009.

Sementara pada tingkat nasional, tambahnya, di sejumlah daerah telah didirikan platform daerah seperti di NTT, Yogyakarta dan

Sumatera Barat. (mnr/ysoel)

Sumber: Website Depkominfo