Tanggapan diskusi elektronik "Peran dan Strategi Masyarakat Adab dalam PB di Indonesia"

Tanggapan terhadap Diskusi elektronik tentang
"Peran dan Strategi Masyarakat Adab dalam PB di Indonesia"

Diskusi ini disebar di milis-milis dan Website MPBI selama tanggal 13 – 26 Februari 2009. Ada 5 orang penanggap yang masuk, yaitu:

1. Rizki Estrada OP, Yayasan Akta Dua,    Bandung    Sukarelawan
2. Junike Medah, Church World Service (CWS) Banda Aceh    Banda Aceh,    Senior Program Officer
3. Dedy Iskandar,    Suluah, IOM, UN-Habitat    Karawaci - Tangerang,    Volenteer & Facilitator
4. Mega Kosasih,    Remaja Kelana Pecinta Alam (REKAPALA) Garut    Jl. Kabupaten Gg. Sagaranten No. 161 Garut – Jawa Barat,    Staf Admin Zocha Graha Kriya Garut Handycraft Center
5. Ninil R Miftahul Jannah,    Perkumpulan Lingkar / Forum PRB DIY    D.I.Yogyakarta   

Pertanyaan-pertanyaan pemancing diskusi:

Pertanyaan-1:
Menurut pendapat anda a) tantangan apa saja yang menjadi hambatan, serta b) peluang / kesempatan yang menunjang, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Indonesia?

Pertanyaan-2:
Peran-peran apa sajakah yang seharusnya di laksanakan oleh masyarakat adab dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Indonesia termasuk mengatasi hambatan dan menggunakanpeluang di atas?

Pertanyaan-3:
Strategi apa sajakah yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi/lembaga-lembaga warga masyarakat adab di bidang Penanggulangan Bencana untuk berinteraksi satu sama lain secara efektif dalam melaksanakan peran-peran tersebut?

Pertanyaan-4:
Sebagai suatu organisaisi perkumpulan para praktisi dan organisasi afiliasi Penanggulangan Bencana, pelayanan-pelayanan apa sajakah yang dapat disediakan oleh MPBI dalam memudahkan dan menunjang strategi-strategi tersebut?

Kami persilakan anda memberikan komentar-komentar terbuka lainnya dibawah ini:
............................................................................................................................................

============================================

Tanggapan yang Masuk Dikelompokkan Berdasar Pertanyaan

Pertanyaan-1:
a) Tantangan apa saja yang menjadi hambatan penyelenggaraan PB di Indonesia:

1. Respon pihak pemerintahan yang berbelit dalam pengurusan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Pemerintah pusat maupun tingkat lokal serta beberapa perkumpulan masyarakat masih menganggap bantuan-bantuan sebagai "ladang" bisnis yang di bungkus dalam istilah "kemanusiaan"
3. Pemerintahan daerah sampai pada pemerintahan desa masih lemah dalam menetapkan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang berbasis pada penanggulangan bencana.
4. Misi kemanusian seperti halnya pada saat bantuan darurat bencana banyak disusupi motif kampanye (parPol maupun Perusahaan) dijadikan pamor/promosi identitas lembaga/kelompok.
5. "Politik Praktis" mengakibatkan hubungan masyarakat yang “terkotak-kotakkan", nilai gotongroyong dan saling membantu semakin pudar, rasa peduli satu sama lain maupun terhadap lingkungannya semakin sirna.
6. Masyarakat tidak paham tentang bagaimana melakukan upaya penanggulangan bencana (kurangnya informasi dan pengetahuan).
7. Yang prioritas dilihat oleh komunitas adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi dan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di wilayah Indonesia.
8. Adanya Kebijakan Pemerintah tentang pemekaran wilayah tanpa keterlibatan semua unsur secara komprehensif dan holistik..
9. Di wilayah perkotaan memiliki permasalahan yang lebih kompleks disebabkan karena faktor individualistik / ketidakpedulian antar sesama, ketidakseimbangan ekonomi, kemajemukan / keberagamanan suku, agama, ras, perkembangan teknologi.
10. Di wilayah pedesaan: Sikap pasrah bila terjadi bencana (faktor agama berperan), mulai lunturnya rasa kekeluargaan dalam melakukan kegiatan - kegiatan secara bersama, bergesernya / menurunnya peran tokoh - tokoh  / lembaga adat di desa, adanya alih fungsi lahan
11. Progam - program yang dijalankan oleh lembaga - lembaga yang bergerak dalam Penanggulangan Bencana terbatas dalam waktu dan terhenti sebelum lembaga / masyarakat setempat dapat disiapkan untuk upaya penanggulangan bencana.
12. Masing - masing lembaga  (NGO, INGo) juga Pemerintah melakukan kegiatan sendiri dan tidak membangun koordinasi
13. Belum ada keberhasilan yang dilihat dari upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini.
14. Yang menjadi tantangan terbesar bagi penyelenggaraan PB di Indonesia adalah merubah paradigma, menyamakan kerangka berfikir setiap stakeholder yang fokus di bidang PB. Sampai sekarang insan-insan PB masih berebut antara “Telor” dulu atau “Ayam” dulu ? Fenomena yang terjadi di masyarakat ketika mereka “didekati” secara intens lambat laun telah terjadi pergeseran kerangka berfikir di level basis tentang pentingnya peranserta mereka dalam PB. Hal tsb dpt menjadi modal social yang luarbiasa sekali ketika para pihak yang mengaku peduli soal PB ingin mendesakkan pemikiran2 progressif terkait PB.
15. Sistem "kedinasan" yang menentukan jabatan-jabatan tertentu menggunakan kepangkatan dan golongan tertentu (misalnya jabatan kepala BPBD)
16. Organisasi pemerintah yang menjadi focal-point adalah non departemen (dengan kepala "disebut" sebagai pejabat se-level mentri), dengan tujuan
17. Bersifat koordinasi (dalam hal lain, ini tepat: pendekatan multi-sektor) akan tetapi pada kenyataannya non departemen "sama dengan" berarti tidak
18. Memiliki kewenangan riil. (Kalo dianalogkan dengan Kementrian Lingkungan Hidup - yang karena status non-departemennya ternyata mandul dalam mengintervensi perencanaan pembangunan dan mengadvokasi persoalan lingkungan hidup di Indonesia)

b) Peluang / kesempatan yang menunjang, penyelenggaraan PB di Indonesia:

1. Perlu pendekatan berkelanjutan seperti sosialisasi maupun kampanye.
2. Mengoptimalkan kelompok-kelompok masyarakat yang telah ada.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan MUSRENBANG
4. -Bingung -???
5. Sosialisasi Positif dengan cara melibatkan seluruh unsur terkait diawali dari tingkat pemerintahan desa beserta masyarakat, media televisi dan dunia pendidikan.
6. Pemerintah sudah menyiapkan perangkat /atribut dalam  Penanggulangan bencana di Indonesia.
7. Sudah terdapat lembaga - lembaga (NGO, INGO) yang memiliki program dan berkomitmen dalam upaya tersebut.
8. Terdapat informasi /data terbaru tentang dampak bencana yng sudah terjadi dan potensi terjadinya bencana di wilayah Indonesia.
9. Terdapat lembaga - lembaga  / tokoh 2 di masyarakat yang dapat dimaksimalkan kembali fungsinya
10. Koordinasi antara stakeholder dan pelaku di bidang Penyelengara bencana ide nya membuat sentral informasi yang akan menjadi vocal point
11. Isu-isu dunia seperti Pengurangan Risiko Bencana

Pertanyaan-2:
Peran-peran apa sajakah yang seharusnya di laksanakan oleh masyarakat adab dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Indonesia termasuk mengatasi hambatan dan menggunakanpeluang di atas?

1. Peran masyarakat adat dalam kaitannyan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain berperan sebagai Pelaku dalam menggali potensi SDM, mengidentifikasi lingkungannya, serta mengidentifikasi ancaman-ancaman bahaya di lingkungannya serta merumuskan bagaimana strategi untuk mengurangi dampak yang akan terjadi apa bila bencana tersebut menerpa di lingkungan mereka.
2. Penghubung antara masyarakat dengan Lembaga -lembaga / Pemerintah dalam  penanggulangan bencana
3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak bencana dan potensi bencana yang akan terjadi kepada masyarakat.
4. Bersama masyarakat melakukan analisa pada wilayah  dan membuat perencanaan dalam upaya penanggulangan Bencana
5. Motivator bagi masyarakat dalam melakukan upaya penanggulangan
6. Keterlibatan penuh masyarakat dengan kesadaran yang tinggi..........
7. Keterlibatan secara penuh dalam konteks peningkatan kapasitas sebagai bagian dari upaya mengurangi kerentanan mereka, mulai dari planning – organizing – actuating dan controllingnya.
8. Menyusun kerangka-kerangka kerja panduan, dan white-paper untuk mengantarkan seluruh gagasan pada perubahan kebijakan publik Mencari strategi dengan target pengembangan kapasitas pemerintah (pejabat dan organisasinya) dalam penanggulangan bencana dan pembangunan berkelanjutan

Pertanyaan-3:
Strategi apa sajakah yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi/lembaga-lembaga warga masyarakat adab di bidang Penanggulangan Bencana untuk berinteraksi satu sama lain secara efektif dalam melaksanakan peran-peran tersebut?

1. Pendekatan terhadap pemangku-pemangku kebijakan di tingakat pemerintahan.
2. Sosialisasi berjenjang berkaitan mengenai bahaya dari ancaman bencana melalui pertemuan-pertemuan rutin warga masyarakat
3. Sosialisasi mengenai produk-produk hukum yang berkenaan dengan penangulangan bencana yang mampu disesuaikan dengan hukum adat (kearifan lokal) yang berlaku di masyarakat.
4. Meningkatkan jiwa kesukarelawanan di tingkat warga agar tidak bergantung pada bantuan-bantuan semata.
5. Kampanye 'Waspada Terhadap Bencana" dengan berbagai media.
6. Membangun hubungan dan koodinasi dengan Lembaga -lembaga / Pemerintah untuk mengatahui peran dari lembaga  dan upaya yang dapat dilakukan.
7. Memiliki sebuah forum berdasarkan cluster  yang memiliki karakter wilayah yang sama
8. Memiliki Rencana kerja dalam upaya penanggulangan bencana sesuai konteks wilayah
9. Iyaaa jelas kita sebagai pelaku harus turun ke jalan rutin mengkampanyekan dan menyerukan pentingan pemahaman terhadap penangulanang bencana dan harus mulai peduli dengan lingkungan
10. Mungkin dengan melakukan pendekatan melalui dialog dan presentasi mengenaai stategi penangulanggan bencana
11. Menciptakan efek domino, dengan jalan focus pada satu daerah garapan. SEmacam pilot Project PBBM yang dikonsentrasikan di suatu daerah.
12. Membentuk forum yang yang didesain untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah (syarat kolaborasi adalah kesetaraan, mempunyai posisi tawar yang sama meskipun berbeda kapasitasnya); Mudah-mudahan Forum-Forum yang identik dan diarahkan menjadi Platform-Platform (lokal maupun nasional) yang sudah ada seperti Forum PRB dapat dikuatkan untuk melaksanakan ikhtiar ini.

Pertanyaan-4:
Sebagai suatu organisaisi perkumpulan para praktisi dan organisasi afiliasi Penanggulangan Bencana, pelayanan-pelayanan apa sajakah yang dapat disediakan oleh MPBI dalam memudahkan dan menunjang strategi-strategi tersebut?

1. Pelayanan Kesehatan yang terjamin (obat-obatan dan Vitamin)
2. Pelayanan Kebutuhan Air bersih (sanitasi) yang terjamin
3. Ruang/tempat yang Nyaman/Aman bagi para pengungsi korban bencana
4. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan kebencanaan berjenjang bagi warga masyarakat di wilayah bencana.
5. Advokasi terhadap pemerintahan terhadap kebijakan-kebijakan politis dalam menetapkankan strategi yang baik.
6. Mendorong Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan penanggulangan Bencana.
7. Sosialisasi produk-produk hukum berkaitan tentang hak dan kewajiban warga terhadap penanggulangan bencana.
8. Pelayanan Pasca Bencana/pemulihan  seperti rekontruksi dan rehabilitasi  fisik, sosial dan ekonomi yang tepat sasaran.
9. Pelayanan terhadap penerapan teknologi dan informasi di wilayah-wilayah rawan bencana.
10. Pelayanan kampanye bencana sebagai upaya mendorong kesiapsiagaan warga terhadap bencana dengan cara melibatkan seluruh pihak.
11. Memiliki strategi upaya penanggulangan bencana yang berdasarkan  pada konteks wilayah (termasuk aspek sosial,  budaya dan politik )
12. Memaksimalkan peran dan fungsi dari lembaga (NGO,INGO) / Pemerintah dalam upaya tersebut
13. Menginformasikan tentang kegiatan - kegiatan yang sudah dilakukan lembaga / pemerintah diwilayah 2 di Indonesia.
14. Menyebarluaskan informasi - informasi terbaru tentang dampak yang sudah terjadi, potensi yang mungkin terjadi serta upaya yang sudah dilakukan
15. Menyampaikan  rekomendasi dari upaya yang sudah dilakukan untuk ditindaklanjuti.
16. Sebagai Vocal Point dan mederato setiap kegiatan yang berhungan dengan manajemen bencana di indonesia dan memfasilitasi pelaku - pelaku di bidang manajemen bencana dengan worshop dan pendidikan mengenai manajemen bencana
17. Peningkatan kapasitas para fasilitator/pendamping yang rela bergerilya di basis2 daerah rawan bencana, memberikan kesempatan kepada simpul2 basis untuk membuka akses ke lembaga2 yang concern di bidang PB dalam rangka peningkatan kapasitasnya.
18. Rumuskan pendampingan kepada pemerintah sebagai issu strategis MPBI, dan jalankan advokasi kebijakan dengan cara-cara yang lebih simpatik dan partisipatif untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan para pihak yang ingin direpresentasikan MPBI.

Kami persilakan anda memberikan komentar-komentar terbuka lainnya dibawah ini:

1. Acap kali bencana menimpa begitu banyak program yang masuk kepada wilayah/maupun kelompok masyarakat yang terkesan hanya mencari pamor saja, yang berdampak negatif terhadap pandangan warga, lebih cenderung bergantung pada pemerintah. Arogansi setiap lembaga muncul pada saat mencoba untuk membantu/memberikan pertolongan alhasil hanyalah memberikan bantuan dan sekedar foto-foto lalu pergi.
2. Harapan ke  depan alangkah lebih baik dibangun sebuah mekanisme peraturan yang jelas dalam penanggulangan bencana, agar tidak terjadi tumpang tindih Prestise saja, pada dasarnya pada kondisi saat ini warga masyarakat sudah terlalu banyak tahu, justru lembaga-lembaga yang mencoba membantu salah dalam melakukan pendekatan yang akhirnya justru terjebak dalam permainan bisnis semata. Apalagi pemerintah yang terkesan impoten dalam menetapkan kebijakan, masih terlalu banyak hirarki dengan dalih kebijakan pula.
3. Selama ini upaya penanggulangan bencana masih dilakukan tidak sampai pada penyiapan lembaga di tingkat desa secara mandiri, sehingga setiap upaya yang dilakukan tidak menghasilkan komitmen dalam masyarakat untuk hal tersebut. Hal tersebut disebabkan karena membutuhkan waktu yang cukup panjang  untuk memunculkan peran aktif masyarakat. Ketidaksiapan lembaga - lembaga NGO / INGO dan Pemerintah untuk mengambil peran secara bersama belum maksimal.  Pembagian peran antar lembaga dan pemerintah hanya muncul pada saat- saat tertentu saja .Mis Tsunami Drill.
4. Saya pikir sudah saat nya indonesia mempunya sekolah khusus mengenai MANAGEMENT DISSASTER - Manajemen resiko bencana
5. Berdasarkan pengalaman kami di basis (meskipun pengalaman kami baru sedikit sekali disbanding bapak2/ibu2 di Jakarta) selama ini cerita soal PB di
6. Indonesia baru sebatas trend tak ubahnya trend baju terbaru di televisi. Lembaga2 yang bergerak di bidang PB baru bisa running program ketika lembaga donor menyuntik “logistic” ketika lembaga donor sudah tdk nyuntik, basis ditinggalkan. Yang terjadi kemudian di level basis adalah pemahaman yang tdk utuh soal konsepsi PB. Akhirnya mereka kembali ke pemikiran”jahiliyah” misalnya bahwa cerita-cerita seputar PB hanya layak mereka bahas ketika gunung api di daerah mereka meletus dan bergelimpangannya kembali nyawa2 saudara mereka tanpa mereka bisa berbuat apa-apa karena mereka memang belum termaksimalkan “keberdayaannya”.

Jakarta, 26 Februari 2009
Pengelola Diskusi elektronik tentang
"Peran dan Strategi Masyarakat Adab dalam PB di Indonesia"

Djuni Pristiyanto