Berita MPBI

Laporan Kondisi Kesukarelaan Dunia 2011: Nilai-nilai universal untuk kesejahteraan global

The United Nations Volunteers (UNV) meluncurkan “Laporan Kondisi Kesukarelawanan Dunia 2011: Nilai-nilai universal untuk kesejahteraan global (State of the World’s Volunteerism Report 2011: Universal Values for Global Well-being)" pada tanggal 5 Desember 2011 New York, Amerika Serikat. Laporan ini diharapkan dapat meningkatkan pengakuan, fasilitasi, dan promosi jaringan di seluruh dunia kesukarelaan. Ini juga akan meningkatkan pengakuan atas peran penting dari UNV sebagai organisasi yang menetapkan standar dalam damai dan pembangunan, serta kesukarelaan, dalam sistem PBB.

Focus: “Do you want to be a man or a woman in the reincarnation?” A reflection on gender after disaster in Nias Island, Indonesia!

Foto-Foto KN PRBBK VII dapat Diakses di Website MPBI

Jakarta, 14 Desember 2011

Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemulihan Bencana Pasca Erupsi G. Merapi
Oleh: Eko Teguh Paripurno
Pusat Studi Amanajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta

pemulihan belum selesai.
mari kita lakukan pemulihan yang lebih baik.

Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Oleh: Ir. Bambang Sulistianto, MM
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB

LATAR BELAKANG

• Kebijakan pembangunan perlu mengakomodasikan PB agar kegiatan PB pada semua tahapan memberikan manfaat bagi masyarakat  di bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan  & lingkungan.
• Kegiatan rehab & rekon merupakan bagian penting dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Pendekatan Kultural dalam Relokasi
Oleh Ir. Rani Sjamsinarsi, MT
Kepala Dinas PUP-ESDM PROVINSI DIY

Kerusakan Infrastruktur Publik, Korban dan kerusakan milik masyarakat

Ke-PU an
61,8 Km Jalan
26 Sabo Dam
64 Sistim Perpipaan Air Minum Pedesaan (SPAMDES) , tidak bisa berfungsi
3 Sistim PDAM tidak berfungsi
51 bendung tidak berfungsi
22 Jembatan putus
2 intake Saluran Induk Irigasi tertutup material

Mendesakkan “Komunitas” dalam Pemulihan Pasca-Bencana: Refleksi atas Pengalaman Advokasi FPRB-DIY dalam Pemulihan Pasca-Bencana Erupsi dan Lahar Gunungapi Merapi 2010—2011

Oleh Hasan Bachtiar

Seperti sudah banyak diketahui khalayak, Bencana Gunungapi Merapi 2010—2011 di Provinsi DI Yogyakarta, yang sekaligus melanda pula Provinsi Jawa Tengah, dalam kerangka kebijakan penyelenggaraan penanggulangannya, telah diputuskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk “dipilah” menjadi dua, yakni Erupsi dan Lahar, yang berlangsung sebagai suatu rangkaian peristiwa. Bencana Erupsi Merapi 2010 telah menimbulkan korban manusia sebanyak 386 jiwa, penduduk mengungsi selama tanggap-darurat mencapai 15.366 orang, perkiraan nilai kerusakan dan analisis kerugiannya mencapai Rp3,628 triliun, serta estimasi biaya pemulihannya menembus angka Rp1,350 triliun;  sedangkan kronologi, akibat, dampak, hingga kebutuhan pemulihan pasca-bencana Lahar Merapi 2011, sampai naskah ini ditulis, belum pernah secara resmi disiarkan oleh otoritas penanggulangan bencana nasional maupun daerah kepada publik.

Strategi Adaptasi terhadap Respon Pemerintah dan DPRD dalam Mengintegrasikan Agenda Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Kebijakan Pembangunan Daerah
Oleh: Nuwirman

a. Pengantar

Sebagian besar daerah kabupaten kota di Sumatra Barat merupakan daerah rawan bencana. Tidak sedikit masyarakatnya “masih merasakan” dampak gempa 30 September 2009 (psikis, psikologis, sosial budaya dan ekonomi), dampak gempa dan tsunami Mentawai dan banjir bandang di Pesisir  Selatan. Fakta menunjukan, bahwa pemerintah daerah memiliki “keterbatasan anggaran” untuk upaya-upaya“kesiapsiagaan-mitigasi bencana”. Kondisi di atas berkontribusi pada ketidak berdayaan masyarakat, dan dalam banyak hal masyarakat di pelosok memiliki akses yang rendah terhadap dukungan anggaran pemerintah untuk upaya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Dimaklumi bahwa sebagian besar anggaran daerah disedot oleh belanja pegawai. Oleh karena itu, sinergi proses partisipatif dari musrenbang dengan proses teknokratis dan politis menjadi sangat penting. Keterbukaan, inovasi, kerjasama multipihak dan kreatifitas sangat diperlukan karena kita tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan APBD untuk membiayai upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).

PRAKTIK PENGEMBANGAN DESA TANGGUH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH OLEH PERKUMPULAN LINGKAR
Oleh: Untung Tri Winarso
(Anggota Perkumpulan Lingkar Yogyakarta)

LATAR BELAKANG

Komunitas sebagai pelaku utama dalam menggali informasi, menganalisis, menyimpulkan, merencanaan, melaksanaan, memantau dan mengevaluasi kegiatan untuk mengurangi kerentanannya sekaligus meningkatkan kemampuannya. Prakarsa atau inisiatif lokal dari masyarakat dipercaya efektif untuk mengurangi risiko bencana, sebab masyarakatlah yang memahami wilayah dan kebutuhannya serta mampu menggunakan kemampuannya bagi perubahan diri dan lingkungannya. Pengembangan Desa Tangguh dilaksanakan untuk mencapai komunitas yang mampu mengelola risiko dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di komunitas tersebut. Komunitas yang tangguh diartikan sebagai komunitas yang dapat mengelola tekanan atau kekuatan yang menghancurkan (menyerap, mengurangi, menahan, mengalihkan, menghindar, adaptasi) dengan mempertahankan struktur dan fungsi aset penghidupan untuk memulihkan diri setelah bencana.

PEMULIHAN ANAK PASCA BENCANA:
Pelibatan Komunitas untuk  Hasil Intervensi yang Efektif

Wiwik Sulistyaningsih
Staf Pengajar Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara
wiwiksulistya@yahoo.co.id

Abstrak

Komunitas anak sebagai kelompok rentan dalam situasi bencana telah mendapatkan perhatian yang cukup di berbagai daerah rawan bencana. Refleksi pengalaman di lapangan menemukan bahwa tanpa adanya pelibatan komunitas di lingkungan anak akan berakibat timbulnya sikap penolakan masyarakat di awal, sikap pasif saat pelaksanaan, hingga enggan mendukung program psikososial yang dilakukan.  Hal ini selain menimbulkan inefisiensi juga merugikan mengingat besarnya dana yang biasanya dianggarkan untuk kegiatan tersebut.

Perang Informasi dan Implikasi Kebijakan Pemulihan Bencana Kasus Lapindo
Oleh: Firdaus Cahyadi*

Abstrak

Informasi adalah sesuatu yang penting dalam upaya pemulihan bencana, terlebih bila itu terkait dengan bencana ekologi. Dalam bencana ekologi seringkali terdapat pihak-pihak berkepentingan yang tidak menginginkan munculnya sebuah informasi yang benar dan akurat. Tujuannya beragam. Dari perbaikan citra korporasi hingga upaya pembebasan dari sanksi, baik hukum maupun sosial.

Tulisan ini merupakan hasil dari sebuah riset yang coba menyoroti pertarungan informasi dalam kasus Lapindo. Metodologi yang digunakan dalam riset ini adalah studi literatur dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait bidang informasi.

PEMETAAN POTENSI BENCANA DI DESA RAHTAWU, KABUPATEN KUDUS BERBASIS GIS (Geographic Information System)
Oleh: Imam Khanafi

ABSTRAK

Rahtawu adalah desa di pegunungan muria yang berada di kabupaten kudus. Desa Rahtawu setiap musim hujan tiba sering terjadi bencana longsor dan banjir bandang. Penulis mencoba menginisiasi dan mengaplikasikan sebuah sisitem teknologi untuk memetakan bencana yang di rahtawu untuk berkontribusi  meminimalkan bencana yang merugikan masyarakat.

Tulisan inimencoba mengurai sebuah mitigasi bencana berbasis teknologi yang artinya masyarakat Desa Rahtawu yang sering terjadi bencana harus memanfaatkan GIS (Geographic Information System) untuk selalu berjaga – jaga dan beradaptasi dengan kondisi rawan bencana termasuk kesiapan dan tindakan  pengurangan resiko bencananya sebagai alat pembuatan peta resiko bencana.

Pengalaman Perempuan dan Inisiasi Pusat Krisis Berbasis Komunitas untuk Pengurangan Resiko Bencana
oleh: Titin Murtakhamah

Pengantar

Di ujung desa, perempuan bernama Salimah, 64 tahun, sedang menatap puing-puing rumahnya. Tak ada lagi bangunan yang tersisa disini. Rumahnya sudah rata dengan tanah. Pun, rumah usaha penggilingan padi yang dirintis bersama suaminya berpuluh tahun lalu luluh sudah tertimpa gempa berkekuatan 5,9 Richter yang mengguncang Bantul dan sekitarnya pada Mei tahun 2006. Dengan cekatan ia membongkar kembali puing-puing yang memenuhi seluruh bekas rumah dan tempat usahanya, mencoba menemukan sesuatu yang dapat membangkitkan hidupnya kembali. Ah ya, mesin penggilingan itu masih utuh. Matanya berbinar melihat secercah harapan disana.

Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia: Gerakan, Pelembagaan dan Keberlanjutan
Oleh Kharisma Nugroho dan Kwan Men Yon November 2011

ABSTRAK

Pelembagaan dianggap sebagai sebuah tahapan wajib yang harus dicapai oleh sebuah gerakan sosial. Tanpa pelembagaan (adanya payung hukum, lembaga formal, dan afirmasi anggaran), sebuah gerakan dianggap tidak berhasil. Oleh karenanya, perubahan/pembuatan payung hukum, pembentukan lembaga formal, dan alokasi anggaran pemerintah dianggap sebagai indikator keberhasilan suatu gerakan sosial, tidak terkecuali dalam bidang Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Kajian ini bertujuan mendokumentasikan perjalanan gerakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Indonesia, sekaligus menganalisis proses pelembagaan dan keberlanjutannya dari perspektif gerakan sosial. Seperti diketahui, gerakan PRBBK (dan sebelumnya PRB/Pengurangan Risiko Bencana) telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa, di mana tentu saja sudah cukup banyak pembelajaran yang dapat dipetik.

Kebijakan Membangun Kembali dengan Lebih Baik: antara Prinsip dan Kenyataan
Oleh: Ir. Bakri Beck, MMA

Abstrak

Pemerintah dalam beberapa dokumen kebijakan telah menetapkan bahwa pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di antaranya harus berdasarkan kebijakan “Membangun Kembali dengan Lebih Baik” (build back better). Dalam kenyataannya, apakah pernyataan kebijakan tersebut telah tercermin dalam praktik-praktik nyata di lapangan? Apakah alokasi anggaran dan program-program serta kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi prioritas yang dilaksanakan pemerintah telah dirancang untuk mengurangi risiko bencana di masa depan? Apakah partisipasi masyarakat, sebagai salah satu syarat pembangunan yang aman bencana dan berkelanjutan, telah diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program dan kegiatan pemulihan pasca bencana?