You are hereKebijakan PB
Kebijakan PB
Bagaimana implementasi bidang kebencanaan dlm Program 100 Hari SBY?
Tanggal 28 Januari 2010 besok adalah hari terakhir dalam Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II.
Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono, yang biasa disebut Kabinet Indonesia Bersatu II, menetapkan 15 (lima belas) prioritas kerja 100 (seratus) hari Kabinet, salah satunya adalah bidang Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana. Penetapan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II ini dilakukan dalam Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden pada tanggal 5 November 2009 di Istana Negara, Jakarta.
Daftar peraturan terkait bangunan
Kawan-kawan Pelaku dan Pemerhati PB,
Berdasarkan berita Antara tanggal 3 September 2009 ini didapat bahwa “Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Sumatra Barat, Insanul Kamil, mengharapkan pemerintah segera membuat regulasi tentang bangunan tahan gempa”.
Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang menarik, “Apakah PII Sumbar tidak mencermati peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bangunan yang sudah ada?” Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan lain-lain. Akan tetapi, banyak dari kita yang lupa bahwa ada cukup banyak peraturan yang mengatur suatu bidang tertentu dan masalahnya adalah sebagian dari kita “malas” atau merasa tidak ada waktu untuk membaca peraturan-peraturan tersebut.
Standar DPU mengukur tingkat kerusakan infrastruktur pasca bencana
Kawan-kawan Pelaku dan Pemerhati PB,
Tiap kali habis terjadi sebuah bencana maka yang ramai adalah mengenai kajian cepat pasca bencana. Banyak terjadi perdebatan tentang cara mengukur tingkat kerusakan dan penilaian kerusakan. Ada sebuah perangkat yang sering digunakan oleh pemerintah daerah utk mengukur tingkat kerusakan berdasarkan kriteria dari Departemen Pekerjaan Umum, yaitu:
Peluncuran dan Bedah Buku International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation (ILSANDS)
Kepada Yth,
Bapak/Ibu Pemerhati Bencana
Di tempat
No: 037/MPBI/VIII/2009
Lampiran: TOR
Hal: Undangan Peluncuran Buku ILSAND
Dengan hormat,
Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) telah menterjemahkan dan menerbitkan buku “International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation (ILSANDS)” yang diterbitkan oleh International Development Law Organization (IDLO), sebuah organisasi yang berbasis di Roma Italia, Januari 2009, dengan dukungan dari Grasindo, Plan Indonesia, WVI, Save the Children dan OXFAM GB.
Pedoman-pedoman PB terbitan BNPB dapat diunduh di Website MPBI
MPBI News, Jakarta
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada bulan November dan Desember 2008 menerbitkan sejumlah pedoman PB. Saat ini pedoman-pedoman itu sudah dapat diunduh dengan cuma-cuma di Website MPBI, dan tentu saja file-file asli pedoman-pedoman itu juga dapat diunduh di Websitenya BNPB.
BNPB menerbitkan sejumlah buku pedoman mengenai pelaksanaan teknis penanggulangan bencana (PB). Penerbitan buku pedoman-pedoman PB ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres 8/2008), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP 22/2008), dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (PP 23/2008).
Ringkasan Eksekutif RENAS PB 2010-2014
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) adalah dokumen perencanaan yang berlaku selama lima tahun dan berisi kebijakan, strategi, program dan fokus prioritas penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2014. Dokumen ini disusun secara partisipatif oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Ringkasan Eksekutif RAN PRB 2010-2012
RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RISTKO BENCANA TAHUN 2010-2012
PENDAHUTUAN
Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi semua pihak dalam penjabaran kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dalam periode yang ditetapkan dalam 3 (tiga) tahun anggaran, dan memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan dalam implementasi rencana aksi. RAN-PRB menjadi dasar pelaksanaan yang kuat dan sistematis bagi prioritas yang bersifat lintas-sektoral dan lintas-wilayah dalam mengurangi risiko dari beragam ancaman bencana.
Siaran Pers BNPB-Bappenas: Peluncuran RENAS PB 2010-2014 dan RAN PRB 2010-2012
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Siaran Pers
Peluncuran Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014
dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012
Jakarta, 19 Februari 2010 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari ini meluncurkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010-2014. Renas PB adalah dokumen perencanaan berjangka waktu lima tahun yang disusun berdasarkan amanat Pasal 35-36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dokumen ini berisi kebijakan, strategi, program-program dan fokus prioritas penanggulangan bencana lndonesia yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan.
Buku “ILSANDS”, Upaya Literasi Penanggulangan Bencana
Selasa, 25 Agustus 2009 | 00:00:00
Annida-Online-Setelah tsunami pada tahun 2004 lalu meluluhlantakkan tanah rencong dan sekitarnya, rangkaian peristiwa bencana alam lainnya susul-menyusul terjadi di Indonesia, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, hingga luapan lumpur yang menenggelamkan harta benda dan nyawa rakyat Indonesia. Jejak bencana tersebut masih dengan mudah kita jumpai hingga saat ini. Hal ini menurut Suratman, Anggota Presidium Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) dipicu karena penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia masih sangat jauh dari harapan.
Buku ILSANDS: Penanganan Bencana di Indonesia Perlu Mengacu Piranti Hukum Internasional
Minggu, 23 Agustus 2009 | 18:34 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Yurnaldi
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia adalah salah satu negara rawan bencana alam. Dalam penanggulangan bencana ke depan perlu mengacu kepada piranti hukum internasional, sebagaimana dicetuskan International Development Law Organization (IDLO) dalam International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation (ILSANDS).
Esensi ILSANDS merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang memiliki relevansi dalam hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial, dan budaya.
Penanganan Bencana Masih Abaikan Kerangka HAM dan Hukum
Penanganan Bencana Masih Abaikan Kerangka HAM dan Hukum
Minggu, 23 Agustus 2009 | 20:04 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketika bekerja di Aceh setelah bencana tsunami, IDLO (International Development Law Organization) dan organisasi lainnya menyaksikan langsung bagaimana keterbatasan kerangka hak asasi manusia dan hukum telah mengakibatkan kehilangan hak untuk memilih yang berkepanjangan dari penduduk, sehingga menghambat kembalinya kehidupan normal mereka.
Undangan Pelatihan Penyusunan PERDA PB 7-11 Sept 2009
Dear All,
Dengan senang hati kami sampaikan informasi untuk bersama-sama belajar dalam peningkatan kapasitas dan mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana melalui PELATIHAN PENYUSUNAN PERDA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 - 11 September 2009.
Silahkan menyebarkan ke rekan-rekan lainnya (Undangan, TOR & Formulir Pendaftaran terlampir).
BNPB Menerbitkan Pedoman-Pedoman Penanggulangan Bencana
MPBI News, Jakarta
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan sejumlah buku pedoman mengenai pelaksanaan teknis penanggulangan bencana (PB). Penerbitan buku pedoman-pedoman PB ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres 8/2008), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP 22/2008), dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (PP 23/2008).
Mendesak, Perubahan Draf Panduan Penanggulangan Bencana
Mendesak, Perubahan Draf Panduan Penanggulangan Bencana
Rabu, 18 Maret 2009 23:43 WIB
Reporter : Deri Dahuri
JAKARTA--MI: Indonesia secara geografis sangat rentan mengalami berbagai bencana alam. Bencana tsunami, gempa, letusan gunung berapi, longsor, dan siklon telah menjadi ancaman setiap saat.
NGOs Criticize Draft Disaster Manual
March 19, 2009
Dessy Sagita
NGOs Criticize Draft Disaster Manual
A coalition of civil society organizations on Wednesday criticized a draft of the natural disaster risk analysis manual written by the Natural Disaster Mitigation Agency, or BNPB, and demanded that the agency revise it.
“We have perused the draft thoroughly and found some flaws that need to be revised immediately,” said Patricius, a representative from Oxfam, which is a member of the group.
